Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com – Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Musrembang) tematik penanganan perubahan iklim kerjasama Yayasan Plan International Indonesia dengan pemerintah Kabupaten Sumbawa digelar Kamis (04/04/2024).
Kegiatan ini berlangsung hibrid di aula Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Sumbawa menghasilkan masukan dan rekomendasi dari multi stakeholder.
Hadir sebagai pemateri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup NTB Julmansyah S.Hut M.AP, dan Kepala Bappeda diwakili Sekban Wahyu Indrajaya S.T, M.T.
Acara ini diikuti multi stakeholder diantaranya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenag Sumbawa, BPBD Sumbawa, Forum Koordinasi Kecamatan, Forum Koordinasi Kepala Desa, Forum Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (PSDAT), Forum Disabilitas Sarea, Forum Anak Samawa, Baznas Sumbawa, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sumbawa, Universitas Teknologi Sumbawa, Universitas Samawa, PKK, Lembaga Adat Tana Samawa, KPH Batulanteh, Perumdam Batulanteh, Kelompok Pengelola Air, Kelompok Perlindungan Mata Air, Budayawan, media dan tim Plan Indonesia.
Acara ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. Budi Prasatiyo M.AP. Dalam sambutannya, ia mengatakan pembuatan dokumen RPJPD 2025-2045 sedang dilakukan.
Dokumen ini hanya bisa digarap oleh orang-orang yang memiliki visi. “RPJP ini tools kebijakan yang kita gunakan untuk pengendalian perubahan iklim kedepan,” kata Budi.
“Bagaimana mengkoordinasikan semua antara kabupaten, provinsi dan pusat. Saya pikir Kadis LHK ini orang asli Sumbawa yang bisa memberikan konsep besar untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,” pintanya.
Disebutkan, cuaca ekstrem sering terjadi dan banjir frekuensinya semakin meningkat. “Kita dapat membuat pelaporan yang baik dari kejadian bencana,”
Setelah itu kita lakukan budgeting atau pembiayaan dan ini yang paling penting karena untuk mengeksekusi program penanganan perubahan iklim dibutuhkan pembiayaan.
Mudah-mudahan dengan dokumen perencanaan RPJP dapat dikondisikan masyarakat terkait perubahan iklim yang sudah jauh-jauh hari dilakukan mitigasi dan adaptasi.
“Hari ini kita menggelar musrenbang tematik penanganan perubahan iklim yang diinisiasi oleh Plan Indonesia dan Bappeda. Semoga ini bisa berjalan dengan baik serta bisa menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan segera mungkin,” pungkasnya.
Provincial Coordinator NTB – Water for Women Project Yayasan Plan International Indonesia, Jatmoko mengatakan Di Sumbawa sekarang paham bahwa isu perubahan iklim berdampak kepada semua sektor.
“Kalau memang ini menjadi kebutuhan bersama, maka ini harus masuk dalam dokumen perencanaan.
Sehingga ini menjadi dasar pertimbangan kami. Kemarin kami coba diskusikan di kementerian lingkungan hidup dan kehutanan juga dengan LHK provinsi.
Momentum ini bisa menjadi masukan dari para pihak, karena bukan hanya berbicara tentang komitmen di tingkat pusat sampai ke tingkat desa tapi juga perlu mendengar masukan dari para pihak.
Karena orang yang hadir hari ini termasuk orang-orang yang menerima dampak dari perubahan iklim. Ada teman-teman dari forum anak, disabilitas,LATS, sehingga memang masukkan ini bisa dikolaborasikan untuk menambah substansi untuk komitmen bicara tentang perencanaan berkaitan dengan apa yang bisa kita lakukan untuk mereduksi perubahan iklim.
“Sekali lagi kita bicara tentang momentum yang memang Sumbawa sendiri kami lihat belum pernah melakukan sama sekali Musrenbang tematik,” ucap Koko akrab disapa.
Ia berharap dari pertemuan ini semua orang fokus membicarakan dalam satu untuk bagaimana masukan untuk bagaimana kita melakukan adaptasi terkait perubahan iklim
Kepala Dinas LHK NTB, Julmansyah dalam paparan materi menyampaikan Upaya pemerintah tangani perubahan iklim.
Iq menjelaskan, ada sektor penyumbang emisi terbesar, ada energi, transportasi kemudian industri dan pertanian tentunya pembukaan lahan untuk monokultur jagung, persampahan dan bencana. Lima faktor itu yang paling besar. Kalau di Sumbawa, ada tiga sektor, yaitu sampah, pertanian dan kehutanan.
“Kita menyarankan dari sektor persampahan. Kenapa dia menjadi emisi karena sampah yang tercampur sejak dari rumah tangga itu bisa menghasilkan gas metan (CH4).
Begitu sampah organik dan non organik tercampur, maka akan menghasilkan gas metan. Oleh karena itu cara paling sederhana untuk mengurangi emisi dari proses persampahan ialah melakukan pemilihan sejak dari rumah tangga,” kata Julmansyah.
Tetapi itu pun tak cukup selama TPA yang disiapkan oleh pemerintah tidak cukup layak dan representatif.
Jadi, selama TPA nya masih menggunakan open damping atau masuk sampah kemudian dibakar itu bukan menyelesaikan masalah, justru menimbulkan masalah baru.
“Oleh karena itu, kami menyarankan Pemda Sumbawa untuk menyiapkan paling tidak tiga TPA yang representatif untuk mengcover begitu luasnya wilayah kabupaten Sumbawa. Ada di Timur, Tengah dan Barat.
Tapi harus TPA yang representatif, yang menggunakan metode sanitary rempong, harus menggunakan bio membran, ada saluran linding, instalasi linding sehingga TPA itu betul-betul tempat menyelesaikan masalah. Fasilitas itu saya kira kita apresiasi Pemda Sumbawa yang sudah mulai merevitalisasi TPA Raberas,” jelasnya.
Selain dari sampah, juga sektor pertanian jagung yang menyebabkan bukaan lahan. “Kami terus secara simultan melakukan. Artinya karena ada dua faktor, yakni faktor yang mendorong munculnya monokultur jagung, ada juga faktor kawasan hutannya,” ujarnya.
Selama rasio tenaga kehutanan dengan luas rasio luasnya belum seimbang agak berat bisa mengandalkan manusia untuk menjaga hutan. Tetapi regulator juga harus bekerja lebih baik dengan cara seluruh Corn Dryer yang ada di Sumbawa itu diwajibkan darimana asal usul sumber bahan bakunya.
“Sehingga corn dryer harus punya lahan inti. Dengan cara seperti itu kita bisa mengurangi niat orang merambah hutan demo jagung. Karena kalau corn dryer sudah menerima dari lahan bukan inti otomatis orang pelan-pelan akan berhenti nanam jagung,” sebut Julmansyah.
Menurutnya, Pemda harus mengambil kebijakan moratorium corn drye. Karena selama mereka tak punya lahan inti maka dia akan terus ekspansi kawasan hutan. Sementara kita membutuhkan air. Kalau kemudian jagung sudah sampai hulu DAS maka ada korban berikutnya.
“Begitu suplay air ke bendungan kecil karena hancurnya hulu, maka yang berubah pola tanam , daya beli masyarakat rendah, kemiskinan ekstrem, semuanya terus saling terkait,” ucapnya.
Sudah saatnya RPJP, ke arah pembangunan yang berkelanjutan yang memperhatikan sektor lingkungan sebagai sektor pembangunan yang penting.
Ban Ki Moon Sekjen PBB bilang perubahan iklim tidak mengenal batas negara.
“Tidak mengenal batas wilayah, semua akan terdampak, bisa menyasar siapa saja,” katanya.
Mari susun mitigasi dan adaptasi dalam Rencana aksi daerah. Jika tidak segera lakukan adaptasi ada banyak sektor yang akan terdampak.
“Untuk NTB, ada 2 sektor terkena dampak pesisir kelautan dan sumber mata air. Biaya akan terus naik jika tidak melakukan adaptasi,” pungkasnya.
Sekban Bappeda Sumbawa Wahyu Indrajaya mengatakan output dari musrembang tematik penanganan perubahan iklim ini diharapkan ada rekomendasi yang bisa dihasilkan untuk RPJP Kabupaten Sumbawa yang bisa segera dieksekusi.
Pada RPJP 2025- 2045 Sumbawa adalah momentum sangat penting, karena ada pilkada serentak.
“Ada penyusunan visi misi calon kepala daerah. Maka penting hari ini ada rekomendasi yang bisa diadopsi oleh calon kepala daerah,” kata Wahyu.
Menurutnya, peserta musrembang hari ini sudah cukup mewakili stakeholder yang ada di Kabupaten Sumbawa.
“Kita harus sempurnakan dan injeksi ke dalam dokumen perencanaan. Saya menyimak dengan baik, berbagai faktor penyebab penyumbang perubahan iklim.
Semoga pada musrembang tematik ini ada gagasan solusi yang disampaikan bisa menjadi jembatan yang harus dilakukan kedepan sebagai mitigasi dan adaptasi,” pungkasnya. (KS)
