Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com – Pelayanan persampahan di Kabupaten Sumbawa tetap berjalan seperti biasa, meski ditengah mewabahnya Covid-19. Kebutuhan anggaran yang cukup tinggi, memaksa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbawa untuk berfikir agar anggaran yang ada bisa terpenuhi hingga akhir tahun 2020.
Kepala Dinas LH Kabupaten Sumbawa – Abdul Haris kepada wartawan Jumat (8/5) mengungkapkan, pihaknya melakukan berbagai upaya dalam hal mengantisipasi penyebaran virus corona di daerah. Sehingga petugas pelayanan persampahan diminta agar menggunakan APD seperti masker, sarung tangan juga baju tertutup dalam operasional. ‘’Antisipasinya sesuai dengan kemampuan yang ada terkait dengan situasi covid-19, maka dianjurkan kepada seluruh tim operasional persampahan agar menggunakan perlengkapan dalam rangka pelayanan persampahan,’’ tuturnya.
Terkait anggaran, kata Haris, Pemerintah Pusat telah mengarahkan agar setiap Pemerintah Daerah di Indonesia melakukan rasionalisasi APBD tahun 2020. Itu dilakukan dalam rangka penanganan Covid-19 yang kian mewabah. ‘’Untuk saat ini disemua OPD terkait dengan arahan Menteri Keuangan, harus melakukan revisi anggaran. Termasuk dalam rasionalisasi anggaran di Dinas LH, kita juga berhati-hati,’’ tukasnya.
Pihaknya tetap mengupayakan agar anggaran pelayanan persampahan bisa terpenuhi hingga akhir tahun 2020. Jangan sampai, nanti malah menimbulkan persoalan yang baru, terutama masalah sampah yang kian menumpuk karena tidak terlayani. ‘’Jangan sampai nanti anggaran yang menyangkut pelayanan persampahan tiba-tiba tidak bisa terpenuhi sampai akhir tahun. Sehingga nanti menimbulkan persoalan yang rumit, sehingga tidak bisa memberikan pelayanan. Karena persoalan sampah sangat erat kaitannya dengan persoalan covid. Karena covid itu harus bersih dan lainnya,’’ ujarnya.
Untuk itu, Dinas LH tetap berusaha dalam posisi aman untuk anggaran pelayanan persampahan. Ketika nantinya terjadi kekurangan pasca rasionalisasi anggaran, maka pihaknya akan bersurat ke Pimpinan Daerah agar anggaran tersebut bisa terpenuhi sepanjang tahun 2020. ‘’Karena ini adalah sebuah sistem, maka semua OPD itu harus melakukan rasionalisasi anggaran. Kita usahakan dalam posisi yang aman. Seandainya nanti terjadi kekurangan, nanti kita coba bersurat kembali ke Pimpinan agar anggaran sampai diakhir tahun itu bisa terpenuhi, terutama yang terkait pelayanan,’’ demikian Haris. (KS/aly)
