Mataram, Kabar Sumbawa–Kerusakan hutan yang terjadi di Kabupaten Sumbawa lebih disebabkan oleh sistem tata kelola hutan yang tidak terprogram dengan baik. Akibatnya berbagai wilayah hutan di Kabupaten mengalami kerusakan yang sangat parah.
Hal ini disampaikan anggota DPRD Provinsi NTB Fraksi Demokrat, Baijuri Bulkiah yang juga mantan komandan Polhut Simbawa.
Menurutnya, solusi untuk menjaga hutan dari kerusakan akibat aksi pembalakan liar ada beberapa langkah yang harus dilaksakan oleh pemerintah setempat, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
Beberapa langkah tersebut kata BJ, sapaan akrab Baijuri Bulkiah adalah, keterpaduan semua pihak, seperti dinas terkait, para camat, kepala desa dan seluruh elemen masyarakat lainnya.
“Tugas pengamanan hutan tidak hanya terletak di pundak Dinas Kehutanan saja, namun peran serta seluruh elemen masyarakat mempunyai andil sangat besar terhadap kelestarian hutan,’ ujarnya.
Dirinya mengapresiasi terhadap upaya pemerintah daerah dengan dibentuknya tim opgab yang melibatkan anggota TNI. Namun upaya ini tentu tidak cukup, karena harus ada langkah lain melalui upaya pencegahan. Salah satunya adalah penambahan personil Polhut. Dengan kondisi luas hutan Sumbawa yang mencapai 400 ribu hektar sangat tidak sebanding dengan jumlah petugas yang ditempatkan.
“Rasionya seorang petugas Polhut terdidik menjaga 100 hektar hutan, namun petugas yang ada saat jumlahnya sangat minim, sehingga belum sebanding dengan luas hutan di Sumbawa,” kata BJ.
Selain itu, tandas BJ, kebijakan Dinas Kehutanan kabupaten yang beralih ke provinsi hendaknya mendapat dukungan dari kabupaten. Sebab Dinas Kehutanan Kabupaten merupakan perpanjangan tangan dari Pemprov.
“Saya yakin jika ini mampu dilaksanakan dengan baik, hutan di Sumbawa akan tetap terjaga kelestariannya,” pungkas BJ. (KS/yds)