Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com – Pemerintah Kabupaten Sumbawa memberi perhatian serius terhadap praktik perundungan di satuan pendidikan. Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), pemerintah daerah mengambil langkah tegas dan sistemik dalam upaya menangani serta mencegah peraktik tersebut.
Sekretaris Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa, Ridwan, S.Pd., menjelaskan bahwa pihaknya akan menyampaikan, pihaknya telah mengambil langkah strategis dan rencana mitigasi yang berfokus pada terciptanya budaya sekolah yang aman dan nyaman.
Upaya ini diawali dengan pendekatan saintifik melalui uji sosiometri yang telah dilaksanakan sejak Januari hingga Maret 2026 di SMPN 1, 2, 3, 4, dan 5 Sumbawa Besar untuk memetakan dinamika sosial siswa secara akurat.
Data tersebut kini menjadi fondasi utama bagi para Guru Bimbingan Konseling (BK) dalam menyusun program intervensi yang tervalidasi guna mendeteksi potensi kerentanan siswa sedini mungkin.
Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 juga dimanfaatkan untuk memperkuat ekosistem pendidikan melalui berbagai kegiatan kolaboratif seperti Festival Permainan Rakyat Sumbawa, program Satu Jam Bersama orang tua di Sekolah, hingga Malam Seribu Cahaya yang semuanya dirancang untuk merekatkan hubungan emosional antara anak, orang tua, dan guru sebagai benteng pertahanan sosial di lingkungan sekolah.
Kemudian, menindaklanjuti mandat Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, Dinas Dikbud Sumbawa kini tengah menginisiasi pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Kabupaten yang melibatkan lintas sektor, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, hingga P2KBP3A untuk menjamin ketersediaan layanan rujukan hukum, medis, dan psikologis yang terintegrasi.
Ridwan menekankan bahwa transformasi tata kelola ini juga mencakup penyediaan kanal pengaduan yang menjamin kerahasiaan pelapor serta peralihan mekanisme penanganan menuju sistem kolaboratif yang lebih inklusif.
Pihaknya berharap langkah ini mendapat dukungan dari semua pihak termasuk Komisi IV DPRD Sumbawa sebagai mitra. Terutama, dalam aspek penguatan anggaran untuk operasional Pokja Kabupaten serta perluasan uji sosiometri hingga ke tingkat Sekolah Dasar di seluruh wilayah pelosok Sumbawa agar ekosistem pendidikan yang bebas dari kekerasan dapat terwujud secara merata dan berkelanjutan. (KS)
