Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com – Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumbawa meraih nilai sangat tinggi atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dari Mendagri akan menjadi “senjata baru” bagi Bupati Sumbawa HM Husni Djibril BSc dalam meningkatkan kapasitas hubungannya dengan Pemerintah Pusat.
Haji Husni dalam wawancara dengan sejumlah weartawan di ruang kerjanya seusai upacara, Senin (7/12), menyebutkan bahwa pihaknya selain menaikkan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), mengangkat tenaga kontrak menjadi Pegawai Pemerintah berdasarkan Perjanjian Kerja (PPPK) seperti guru (PAUD, TK, SD dan SMP /Madrasah), tenaga kesehatan, sahabat Banpol, anggota Pemadam Kebakaran dan tenaga fungsional lainnya.
Selain itu, Haji Husni juga berencana akan mengusulkan ratusan Tenaga Ahli Pendamping Desa, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa, (PDPLD) dan juga di tingkat Kecamatan dan Kabupaten secara bertahap sesuai kebijakan Kementrian Keuangan melalui Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah berdasarkan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Setidaknya adik-adik tenaga Pendamping Desa bisa menjadi P3K yang kontrak kerjanya ‘Multiyears’ minimal 5 tahun. Agar para Pendamping Desa bisa tenang dalam bekerja dan tidak syok jantung dalam setiap tahunnya lataran memikirkan perpajangan kontrak kerja yang kemungkinan diperpanjang atau tidak,” ungkapnya.
Husni mengaku paham betul aspirasi dari para Pendamping Desa, sebab mereka ini sebagian besar adalah anak-anak muda yang krearif dan inovatif namun masih kurang beruntung dalam kesejahteraannya sehingga sangat perlu mendapat perhatian.
Dikatakan, hal ini juga menyangkut Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait target percepatan pemulihan ekonomi di atas 5 persen pada 2021 mendatang dengan memprioritaskan tiga unsur yakni pariwisata, UMKM dan ketahanan pangan.
Kebijakan strategis pemerintah ini tentu saja akan mulus bila adanya ketersambungan program daerah dengan program pusat. “Alhamdulillah Kabupaten Sumbawa saat ini berada dalam ‘in line’ program pemerintah pusat di mana Kabupaten Sumbawa memiliki kesepahaman visi-misi dengan pemerintah pusat. Kita harus segera jemput ini, agar Sumbawa mendapat bagian dan proporsi besar dari dana percepatan pemulihan ekonomi dalam bentuk Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) sebesar 700 Triliun tahun 2021 mendatang, mumpung saya masih menjadi Bupati,” sebutnya.
“Prinsip keuangan daerah kita di tahun mendatang adalah Money Follow Program, jadi program nasional harus nyambung dengan program daerah. Cuma kendalanya, apabila birokrasi tidak solid. Namun dengan keberhasilan kita mendapat nilai tertinggi atas LPPD, saya yakin aparatur kita akan terus solid,” pungkasnya. (KS)
