Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com – Bupati Sumbawa Ir. Syarafuddin Jarot menyebutkan bahwa Tobat Ekologis yang digalakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup sejalan dengan Program Hijau Lestari yang saat ini tengah digencarkan oleh pemerintah daerah.
Hal ini disampaikan oleh bupati saat mengikuti kegiatan penanaman mangrove bertajuk “Mangrove For Life” yang digelar di Desa Labuhan Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Senin (7/7/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan nasional Tobat Ekologis dengan target penanaman 2 miliar pohon guna mewujudkan keadilan iklim menuju Indonesia Asri.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Bapak Mohammad Jumhur Hidayat, Gubernur Nusa Tenggara Barat Bapak Lalu Muhammad Iqbal, serta Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Bapak Tony Wenas.
Hadir pula Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekda, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Kepala Bagian lingkup Sekretariat Daerah, serta Camat Rhee, Camat Utan, Camat Buer, Camat Alas, dan Camat Alas Barat.
Bupati menyebutkan, Kabupaten Sumbawa telah lebih dahulu mendukung semangat tobat ekologis nasional melalui program Sumbawa Hijau Lestari.
“Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi adalah tobat ekologi nasional, kita sudah mendukung program itu dengan membuat Sumbawa Hijau Lestari. Luar biasa,” kata bupati.
Bupati mengeskan, Program Hijau Lestari akan terus diperluas. Pemerintah daerah telah menandatangani MoU dengan Pemprov NTB terkait pengelolaan hutan untuk mendukung program tersebut.
“Insyaallah tahun depan akan kita tanam lebih banyak lagi,” ujar Bupati.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat dalam sambutannya menjelaskan skala penanaman mangrove yang telah dilakukan PT Freeport Indonesia serta manfaat ekologis dan ekonomi dari ekosistem mangrove.
Jumhur Hidayat mengebutkan, Indonesia memiliki sekitar 3,4 juta hektar hutan mangrove. Namun, sekitar 30 persen atau 700 ribu hektar mengalami kerusakan. Oleh karena itu, pemulihan hutan mangrove menjadi salah satu agenda prioritas nasional.
Jumhur Hidayat mengebutkan, Indonesia memiliki sekitar 3,4 juta hektar hutan mangrove. Namun, sekitar 30 persen atau 700 ribu hektar mengalami kerusakan. Oleh karena itu, pemulihan hutan mangrove menjadi salah satu agenda prioritas nasional.
“Karena itu gerakan penanaman mangrove sudah menjadi gerakan nasional. Semua pihak, baik organisasi bisnis maupun nonbisnis, memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki alam, khususnya kawasan pesisir,” ujarnya.
Menurutnya, setiap langkah pemulihan mangrove sangat penting karena ekosistem tersebut memiliki kemampuan menyerap emisi karbon empat hingga lima kali lebih besar dibandingkan pohon daratan.
“Mangrove bukan sekadar pohon. Ekosistem ini menjadi tempat berkembang biaknya ikan, kepiting, kerang, dapat dikembangkan menjadi kawasan ekowisata, hingga menghasilkan berbagai produk ekonomi seperti sirup dan hasil olahan lainnya,” jelasnya.
Jumhur mengatakan, pemerintah akan terus menggelorakan gerakan pemulihan lingkungan secara nasional yang disebut sebagai Tobat Ekologis Nasional dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, ia juga menjelaskan peluang ekonomi yang dapat diperoleh masyarakat melalui skema perdagangan karbon. Menurutnya, Indonesia membutuhkan pendanaan yang sangat besar untuk menekan emisi karbon sehingga diperlukan partisipasi sektor swasta melalui mekanisme pasar karbon.
“Perusahaan yang menghasilkan emisi tinggi dapat mengompensasi dampaknya dengan mendanai penanaman dan pemeliharaan mangrove. Dari proses itu akan tercipta lapangan kerja hijau atau green jobs bagi masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan pemerintah tidak ingin perdagangan karbon hanya menjadi ajang spekulasi bisnis. Manfaat ekonomi dari program tersebut harus benar-benar dirasakan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan restorasi.
“Yang paling penting masyarakat di tapak harus menjadi penerima manfaat utama. Mereka tidak hanya mendapatkan pekerjaan, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi yang berkelanjutan,” tegasnya.
Kegiatan “Mangrove For Life” di Desa Labuhan Alas ini menjadi salah satu wujud sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan sektor swasta dalam mendukung gerakan Tobat Ekologis Nasional menuju target 2 miliar pohon demi keadilan iklim dan Indonesia yang lebih asri. (KS)
