Kapolda NTB : Bupati/Walikota Berhak Perintah Kapolres dan Dandim

Date:

kapolda NTB firly bersama bupati sumbawa husni djibril
Kapolda NTB, Brigjen Pol. Drs. Firly, M.Si., bersama Bupati Sumbawa H.M. Husni Djibril, B.Sc.

Sumbawa Besar,kabarsumbawa.com – Untuk menghentikan konflik dalam masyarakat, berdasarkan amanat undang-undang, bupati/walikota berhak memerintahkan kapolres dan dandim setempat. Sebab, yang bertanggungjawab terhadap penyelesaian konflik di daerah adalah bupati/walikota.

“Kalau terjadi, bupati perintahkan menggerakkan kekuatan polisi dan tentara dalam menghentikan konflik. karena ada kapolres dan dandim. Jangan sampai diam saja. Perintahkan sebagaimana perintah undang-undang,” tegasnya.

Menurutnya, berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial,  pencegahan digolongkan dalam empat kategori yang dibagi dalam dua kelompok besar. Yakni pencegahan dengan cara operasional dan pencegahan secara struktural. Dan berdasarkan amanat UU, bupati/walikota dapat memerintahkan Kapolres dan Dandim dalam menghentikan konflik.

“Operasional kita petakan dimana daerah-daerah konflik. setelah dilakukan rapat dan memetakan potensinya, maka pemda harus harus segera bergerak. Polisi berapa yang dikerahkan, tentara berapa, ini pekerjaan bupati dan walikota,” ujarnya.

Baca juga:  Dua Instruktur BLK Sumbawa Juara KKIN IX Regional Wilayah Barat 3, Satu Tembus Nasional

Sebagai Kopolda, dirinya menggunakan empat pendekatan dalam konflik, pertanya pendekatan pencegahan. “Ada kegiatan keagamaan maka polri harus hadir untuk melaksanakan perintah UUD Negara indo 1945. Perintahnya dialenia ke-empat ; melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Disitu tidak mengenal agama, suku. Jika itu dilakukan maka tidak akan pernah ada konflik. ada kegiatan pawai ogo-ogo, islam membantu pengamanan. Acara maulid, non muslim bantu. Supaya kegitan bisa lancar,” tegasnya.

Pendekatakan ke-dua, yakni pendekatan kemanusiaan, misalnya dengan membantu orang dalam kesulitan, termasuk kesulitan karena musim dan cuaca. Sebab, konflik muncul karena keterbatasan sumber daya. “Dulunya kendaraan water cannon untuk menghalau massa, sekarang digunakan untuk menbawa air membantu masyarakat. Karena ada desa yang terjadi kekeringan air,” katanya.

Baca juga:  Pelayanan CT Scan RSUD Sumbawa Dialihkan ke RSMA

Selain itu, juga dilakukan pendekatan kesejahteraan, yang dilakukan secara bersama seluruh eleman termasuk eksekutif dan legislatif di daerah setempat. Sebab, penanganan konflik bukan semata menjadi tanggung jawab TNI-Polri semata, termasuk tanggungjawab partai politik.

Terakhir pendekatan hukum, yakni melakukan tindakan tegas terhadap orang-orang yang membawa serta barang-barang berbahaya dan berpotensi menyebabkan konflik. “Yang membawa sajam dan senjata api ditahan. Tangkap, tahan di Polda. Dan juga panah. Empat tahapan Ini saya lukan karena ada amanat uud 1945,” tegasnya. (ks/adm)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Share post:

iklan DPRD iklan caleg

Populer

More like this
Related

Dua Instruktur BLK Sumbawa Juara KKIN IX Regional Wilayah Barat 3, Satu Tembus Nasional

Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com - Prestasi gemilang diraih oleh Dua...

Pelayanan CT Scan RSUD Sumbawa Dialihkan ke RSMA

Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com - Pelayanan Computed Tomography Scan atau...

Wabup Beri Penjelasan Kasus Pengadaan Masker yang Seret Namanya

Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com - Kasus dugaan korupsi pengadaan masker...

Pemkab Sumbawa Pastikan Pengadaan Lahan Samota Tidak Sia-Sia

Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com - Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah melakukan...