Tidak Ada Ruang Bagi Reklamasi Pantai Tanpa Ijin

Date:

Zulkifli, SPi, MSi Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) Dislutkan
Zulkifli, SPi, MSi
Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) Dislutkan

Sumbawa Besar, Kabar Sumbawa—Tidak ada ruang bagi siapapun untuk melakukan kegiatan reklamasi pantai, jika aktifitas yang dilakukan itu tanpa disertai adanya dokumen perijinan yang syah. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa melalui Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) Dislutkan, Zulkifli, SPi, MSi kepada Kabar Sumbawa, Selasa (7/6).

Dikatakan, mekanisme dan prosedur pengajuan ijin reklamasi pantai tidak semudah yang dibayangkan, banyak hal yang harus ditempuh dan dipenuhi oleh pemohon, seperti ijin lokasi, tempat pengambilan material reklamasi dan ijin pengelolaannya. “Kalau sifatnya skala kecil pemohon harus menyertakan UP/UPL, namun jika dalam skala besar harus dibuat kajian analisis dampak lingkungannya (amdal),” ujar Zul.

Baca juga:  Pemkab Sumbawa Adakan Kapal untuk 8 KUB

Menurutnya beberapa lokasi seperti di Pulau Bungin dan Pulau Kaung pernah dilakukan kegiatan reklamasi pantai, namun karena aktifitasnya tidak disertai ijin yang syah, maka kegiatan itu kini telah dihentikan.

Dijelaskan, perusahaan beserta beberapa pihak yang terlibat dalam aktivitas reklamasi pantai di Pulau Bungin dan Pulau Kaung kini  telah di hentikan, sambil menunggu proses perijinan yang dilakukan oleh oknum perusahan. Penghentian ini penting dilakukan oleh pemerintah, mengingat dampak dari pengurukan dan proses pengambilan material di kemudian hari. Sebab dari hasil koordinasi pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi, adanya akitifitas  reklamasi dilarang kaerana belum selesainya proses Sonasi tentang tata ruang laut yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Sehingga nantinya akan lahir sebuah  Perda. “Pada intinya Undang –Undang memberikan ruang untuk melakukan reklamasi pantai, namun saat ini proses reklamasi tersebut belum mendapat ijin, karena belum keluarnya Ijin Tata Ruang Laut yang nantinya kan  diperdakan, sehingga kegiatan mereka bisa dikatakan llegal karena belum mengantonggi ijin,”tandasnya. (KS/yd)

Baca juga:  Sambut Sail Indonesia 2024, Pemkab Sumbawa Bertemu Menkomarves dan KSAL

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Share post:

iklan DPRD iklan caleg

Populer

More like this
Related

Bupati Sumbawa Sampaikan Penjelaskan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024

Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com - Bupati Sumbawa - Drs.H.Mahmud menghadiri...

Pemkab Sumbawa Adakan Kapal untuk 8 KUB

Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com – Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas...

Sambut Sail Indonesia 2024, Pemkab Sumbawa Bertemu Menkomarves dan KSAL

Jakarta, Kabarsumbawa.com -Dalam rangka mensukseskan sail to Indonesia 13-18...

Satpol PP Sumbawa Gelar Operasi Gabungan

Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol...