Sumbawa—Panitia pengawas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa menggelar sosialisasi persiapan pengawasan pemilihan Bupati dan Walikota 2015 di Wisma Daerah Kab. Sumbawa pada Selasa (26/5/2015). Dalam sosialisasi tersebut, hadir Pimpinan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi NTB, Pimpinan Partai Politik, para Camat dan peserta dari elemen masyarakat, tokoh masyarakat dan para siswa/siswi SMA.
Ketua Bawaslu Provinsi NTB M. Kwalid, S.Ag.,MH dalam sambutannya menyampaikan bahwa Sumbawa merupakan pusat peradaban kesultanan yang terus terpelihara. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Kab. Sumbawa atas fasilitasinya terhadap anggota Panwas Kabupaten. Sumbawa pada tahap awal tidak masuk pada pelaksanan pemilihan Bupati tahun 2015, tetapi satu komitmen yang diberikan oleh pemerintah atau pemerintahan di Kabupaten Sumbawa dengan cepat memberikan satu respon didalam posisi – posisi anggaran.
“Sumbawa dijadikan referensi terhadap kabupaten kota yang lain, karena Kabupaten Sumbawa sangat terbuka,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, menjadi modal awal bagaimana mengkoordinasikan antar penyelenggara pemilu agar bisa berjalan lebih baik. Panwaslu dan KPU dapat bekerja sama dengan baik sehingga menghasilkan sesuatu yang baik pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bukan hanya untuk provinsi NTB tapi juga untuk nasional.
Pimpinan Bawaslu RI Ir. Nelson Simanjuntak, SH dalam arahan singkatnya menyampaikan bahwa Bawaslu adalah pelayan masyarakat. Dalam rangka melaksanakan pemilihan serentak di 269 daerah terdiri dari 9 Provinsi dan 260 Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia melakukan serangkaian sosialisasi yang menurut rencana akan dilakukan di 50 Kabupaten/Kota. Dengan harapan bahwa pemilihan kepala daerah di Sumbawa menjadi jauh lebih baik dari yang kemarin. Mengingat beberapa kali pemilu yang telah digelar sejak reformasi dan juga beberapa kali pemilihan kepala daerah pada tahun 2005.
“Di masa orde baru tidak ada yang bisa di kritik setelah pemilu, dizaman reformasi masyarakat dapat mengkritik atau bisa mengawasi langsung pemilu. Kualitas pemilu tidak lebih baik dari tahun ke tahun secara teknis, tetapi lebih baik secara moral. Terjadi kemerosotan, hal tersebut dilihat dari partisipasi tahun 1999, pemilih yang hadir di TPS tercatat sebanyak 93% dibandingkan dengan pemilih yang ada didalam DPC. Lima tahun kemudian, tahun 2004 pemilih yang ada di TPS menurun menjadi 84% lalu kemudian 2009 71% dan tahun kemarin naik menjadi 76%,” paparnya.
Ia menerangkan bahwa berdasarkan catatan, terjadi peningkatan yang dilakukan oleh KPU, banyak program yang dilaksanakan oleh KPU dan juga pengawas pemilu melakukan berbagai sosialisasi dalam rangka partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemilihan dan pemungutan suara. Banyak kecurangan yang sering ditemui di dalam pemilu.
Asisten Pemerintahan Setda Sumbawa DR. H M. Ikhsan, M.Pd dalam sambutannya menyampaikan, beberapa waktu lalu telah dilaksanakan launching pilkada sumbawa tahun 2015 yang merupakan rangkaian persiapan penyelenggaraan pilkada 2015. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Pilkada yang akan dilaksanakan nanti dilakukan secara langsung yang merupakan bagian dari pembangunan politik dan demokrasi di masyarakat.
Pembangunan bidang politik diarahkan untuk mengembangkan sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat, demokratis, dan terbuka, serta mengembangkan kehidupan partai yang tetap menghormati keanekaragaman aspirasi politik.
Keberadaan semua unsur pelaksana Pilkada memiliki peran yang sangat strategis bagi terselenggaranya pesta demokrasi yang bersih, berintegritas dan bebas korupsi. Dengan jadwal pilkada yang begitu padat, mengharuskan segenap penyelenggara pilkada untuk dapat bekerja keras dengan penuh perhatian dan ketelitian. Berbagai aturan main sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku harus benar-benar dipahami secara komprehensif.
Untuk itulah melalui sosialisasi persiapan pengawasan pemilihan Bupati dan Walikota tahun 2015 ini, diharapkan Pilkada Sumbawa yang bersih, berintegritas dan bebas korupsi dapat diwujudkan. Demikian juga pendekatan yang baik kepada masyarakat perlu dilakukan agar dapat berpatisipasi dalam agenda pembangunan maupun agenda demokrasi dengan santun dan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan. Karena tanggung jawab menyukseskan pilkada bukan hanya menjadi tugas KPU, melainkan menjadi tanggung jawab bersama antara KPU, pemerintah, parpol, dan seluruh elemen masyarakat Sumbawa. (KN)
- Advertisment -
- Advertisment -
