iklan caleg
EkonomiPendidikan

BEM UNSA Sebut Harga Gabah Stabil, Namun Kesejahtaraan Petani Belum Membaik

Avatar photo
×

BEM UNSA Sebut Harga Gabah Stabil, Namun Kesejahtaraan Petani Belum Membaik

Sebarkan artikel ini
BEM UNSA Sebut Harga Gabah Stabil, Namun Kesejahtaraan Petani Belum Membaik

Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com – Di tengah stabilnya harga gabah saat panen raya April–Mei 2026, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Samawa menemukan bahwa kesejahteraan petani belum sepenuhnya membaik. Temuan ini diperoleh setelah jajaran pengurus BEM turun langsung ke area persawahan di Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kamis (16/04/2026).

Kegiatan yang dipimpin Presiden Mahasiswa Fitrah Andiyan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Medkominfo ini dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi petani, mulai dari harga gabah, biaya produksi, hingga distribusi hasil panen di lapangan.

Fitrah Andiyan menyampaikan bahwa harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani terpantau stabil di kisaran Rp6.500 per kilogram, sejalan dengan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) serta upaya penyerapan oleh Perum Bulog.

“Secara umum harga gabah kering panen berada di kisaran Rp6.500 per kilogram dan itu sejalan dengan kebijakan HPP serta penyerapan oleh Bulog. Ini tentu memberikan harapan di tengah panen raya,” ujarnya.

Namun, menurutnya, stabilitas harga tersebut belum sepenuhnya berdampak pada kondisi ekonomi petani. Hasil dialog di lapangan menunjukkan bahwa biaya produksi masih menjadi beban utama.

“Kami melihat kesejahteraan petani masih cukup memprihatinkan. Biaya produksi seperti pupuk yang kadang tidak sesuai HET, ongkos tenaga kerja, hingga biaya operasional lainnya masih menjadi tekanan. Petani berharap harga tetap stabil sampai panen selesai agar bisa menutupi biaya yang telah dikeluarkan,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri BEM Universitas Samawa, M. Yudi Saputra, menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga di tengah capaian serapan gabah yang belum optimal. Berdasarkan informasi yang diperoleh, realisasi serapan baru mencapai sekitar 16.000 ton atau 27 persen dari target 59.033 ton.

“Kestabilan harga harus benar-benar dijaga. Apalagi serapan gabah masih di angka 16.000 ton atau sekitar 27 persen dari target. Memang ada dukungan mitra Bulog dan jaminan penjemputan hasil panen, tetapi belum semua petani bisa menikmati skema tersebut secara merata,” jelasnya.

Ia juga menyoroti bahwa sebagian petani masih bergantung pada tengkulak, terutama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi secara cepat pascapanen.

“Banyak petani masih bergantung pada tengkulak. Dalam kondisi ini, posisi tawar petani menjadi lemah karena pilihan yang tersedia tidak selalu menguntungkan,” katanya.

Dalam pengamatannya, BEM Universitas Samawa menilai berbagai instrumen pemerintah seperti pengawasan melalui Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Babinsa, serta intervensi pasar melalui Gerakan Pangan Murah merupakan langkah positif. Namun, implementasinya dinilai masih perlu diperkuat agar menjangkau seluruh petani secara merata.

Selain itu, BEM juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan pemerataan akses, ketersediaan pupuk, serta perlindungan terhadap petani dari praktik perdagangan yang merugikan.

Di sela kegiatan, para pengurus BEM turut membantu petani memanen padi sebagai bentuk keterlibatan langsung dalam memahami kondisi di lapangan, bukan sekadar melalui kajian akademik.

Fitrah Andiyan menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pendalaman kajian internal terhadap berbagai persoalan pertanian di Kabupaten Sumbawa, tidak hanya pada komoditas padi tetapi juga komoditas lain seperti jagung yang saat ini menjadi perhatian.

“Kami akan melakukan pendalaman pengkajian bersama internal BEM terhadap berbagai persoalan pertanian, termasuk komoditas jagung. Apalagi banyak petani bergantung pada komoditas ini, sehingga perlu dikaji bagaimana kesiapan mereka jika diarahkan ke skema komoditas lain,” pungkasnya.

Langkah ini menjadi pengingat bahwa persoalan pertanian tidak hanya berhenti pada harga, tetapi mencakup rantai panjang dari produksi hingga distribusi yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. (KS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *