Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sumbawa Besar menyerahkan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja di wilayah pembayaran KPPN Sumbawa Besar, yaitu Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).
Kegiatan ini digelar di Aula Lantai 3 KPP Pratama Sumbawa Besar, Selasa (7/12/22). Dihadiri oleh perwakilan Bupati Sumbawa dan Bupati Sumbawa Barat, serta Forkopimda dari Kabupaten Sumbawa dan KSB.
Dalam sambutannya, Kepala KPPN Sumbawa Besar, Azis Muthohar menyampaikan, kegiatan ini menjadi tindak lanjut penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2023 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi oleh Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di Istana Negara, Jakarta pada 1 Desember lalu. Acara ini sekaligus sebagai simbol dari dimulainya pelaksanaan APBN Tahun 2023.
Diungkapkannya, APBN 2020 – 2022 telah bekerja keras sebagai instrumen kebijakan menangani pandemi dan memulihkan ekonomi. APBN 2020 – 2022 merupakan APBN extraordinary dengan level defisit diatas 3 persen PDB. Sejalan dengan pemulihan ekonomi, APBN 2023 harus kembali disehatkan dengan level defisit kembali di bawah 3 persen PDB.
Sementara untuk di Sumbawa dan Sumbawa Barat lanjutnya, sampai dengan November 2022, realisasi belanja menunjukan tren yang baik, menggambarkan APBN masih terus sebagai instrumen pemulihan ekonomi dan stabilisasi mengatasi gejolak perekonomian. Realisasi belanja K/L sampai dengan bulan November 2022, telah mencapai Rp 378 M dari alokasi pagu Rp 443 M atau 85 persen.
Realisasi tersebut terinci berdasarkan jenis belanja yaitu belanja pegawai sebesar Rp203 M atau 93,33 persen dari pagu, belanja barang sebesar Rp130 M atau 84,62 persen dari pagu dan belanja modal Rp43 M atau 61,88 persen dari pagu.
Sedangkan realisasi DAK Fisik, DAK Non Fisik (BOS-BOP PAUD- Pendidikan Kesetaraan) dan Dana Desa sampai dengan minggu keempat bulan November 2022 telah terealisasi sebesar Rp 4,03 triliun atau sebesar 87,07 persen dari alokasi pagu, yang terdiri dari DAK Fisik realisasi Rp 243 milyar dari pagu sebesar Rp362 milyar atau 67,02 persen, Dana Desa realisasi Rp.193 milyar dari pagu sebesar Rp194 milyar atau 99 persen. BLT Dana Desa telah tersalur 78 milyar, sampai dengan bulan September seluruh desa telah tersalurkan. Sementara untuk bulan Oktober sampai Desember telah disalurkan untuk 211 desa dari 214 desa di Sumbawa dan Sumbawa Barat. Dana BOS-BOP telah disalurkan sebesar 108 milyar atau 95 persen dari pagu untuk 623 sekolah, 735 PAUD dan 33 Kesetaraan.
Azis menjelaskan, APBN tahun 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme pemulihan ekonomi, namun pada saat yang sama meningkatkan kewaspadaan dalam merespons gejolak global yang masih terus berlangsung. Adapun belanja K/L tahun 2023 di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat sebesar Rp 503,94 miliar naik sebesar Rp 60,37 miliar atau 13,61 persen dibandingkan belanja K/L tahun 2022. Belanja K/L tahun 2023 KPPN Sumbawa Besar dialokasikan kepada 50 Satker.
Disebutkannya, anggaran TKD tahun 2023 di Kabupaten Sumbawa, sebesar Rp1,6 triliun (naik sebesar Rp 167 M atau 11 persen) sedangkan Sumbawa Barat sebesar Rp 1,2 triliun (naik sebesar Rp 319M atau 38% dibanding anggaran TKD tahun 2022. Anggaran TKD tahun 2023 terdiri atas DBH, DAU, DAK, Hibah ke Daerah, Dana Desa, dan Insentif Fiskal.
“Secara umum TKD diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah, mendukung sektor-sektor prioritas yang akan dilaksanakan oleh daerah, serta meningkatkan harmonisasi belanja pusat dan daerah. Beberapa Proyek Prioritas Nasional dan proyek-proyek berpagu besar di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat tahun 2023 antara lain pembangunan jaringan irigasi tambak Kabupaten Sumbawa, pembangunan jalan batu dulang tepal dan bendungan tiu suntuk di KSB,” ujarnya.
Ditegaskannya, belanja negara di NTB dalam hal ini Kabupaten Sumbawa dan KSB diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui belanja pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM unggul dan produktif, penyelesaian proyek-proyek strategis nasional termasuk penguatan hilirisasi industri, dan pengembangan ekonomi hijau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Termasuk menjaga dan memperkuat jaring pengaman sosial terutama bagi masyarakat miskin dan rentan, menurunkan kemiskinan ekstrem dan mengurangi kesenjangan.
Dalam kesempatan tersebut, turut disampaikan sharing session Kemenkeu Satu oleh Kepala KPPN Sumbawa Besar, Aziz Muthohar, Kepala KPP Pratama Sumbawa Besar Abdul Gafur dan Kepala KPP Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Sumbawa Agustyan Umardhani. Selain itu juga ada penyerahan penghargaan. (KS/aly)
