Bawaslu Sumbawa Mulai Terima Berkas Calon Panwascam Pemilu 2024

Bawaslu Sumbawa Mulai Terima Berkas Calon Panwascam Pemilu 2024
Suasana penftaran calon Panwaslu di Sumbawa

Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com – Rekrutmen Panitia Pengawas Pemuli Kecamatan (Panwascam) Pemilihan Umum (Pemilu) serentak Tahun 2024 telah dimulai. Pendaftaran dibuka selama Tujuh hari mulai tanggal 21 – 27 September 2022.

Hari pertama, Pokja Rekrutmen Lembaga Adhoc Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumbawa mulai menerima berkas pendaftaranpara peserta, dan ini sudang dilakukan verifikasi.

“Hari ini sudah dilaksanakan penerimaan berkas peserta,” kata Lukman Hakim, M.Si., Ketua Pokja Rekrutmen Lembaga Adhoc Bawaslu Kabupaten Sumbawa, Rabu (21/09/2022) kepada media ini.

Ia menjelaskan, setelah menerima berkas, pihaknya akan melakukan pengecekan data peserta melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) untuk memastikan yang bersangkutan bukan anggota Partai Politik (Parpol). Apabila nama peserta terdaftar dalam SIPOL atau dicatut, maka pihaknya memintanya untuk membuat surat pernyataan dan laporan sebagai bahan rekomendasi kepada KPU agar dihapus dari anggota parpol.

Baca juga:  Berita Duka, Husni Djibril Meninggal Dunia

Melalui kesempatan ini, ia mempersilahkan putra putri terbaik Kabupaten Sumbawa yang berusia 25 tahun ke atas untuk dapat ikut berpartisipasi mejadi pengawas pemilu terutrama dari kalangan perempuan.

“karena kuota 30 persen disarankan untuk dipenuhi, jika dalam satu kecamatan belum memenuhi maka akan diulang satu kali kebutuhan,” ujarnya.

Menurut Lukman, dalam perekrutan kali ini ada perbedaan dengan perekrutan sebelumnya, dimana tes tertulis dilakukan melalui sistem Computer Assisted Test (CAT) yang langsung di lakukan perengkingan dan di ambil hanya 2 kali kebutuhan atau menetapkan 6 orang untuk selanjutnya dilakukan wawancara.

Baca juga:  KPPT Terapkan Pelayanan Perizinan “5 Hari Jadi”

“soal- soal CAT dan Servernya Langsung berasal dari Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi. Sehingga kami di kabupaten hanya meberima rekapanbya saja sehingga tidak ada lagi budaya kong kalikong atau titip meminitip orang, Sehingga prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat terwujud,” pungkasnya. (KS/aly)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.