Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com – Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah – Hj. Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd., langsung memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Konflik di Kabupaten Sumbawa, Selasa (06/09/2022) pagi di Ruang Rapat Lantai I Kantor Bupati Sumbawa.
Rakor dihadiri oleh Kapolres Sumbawa AKBP Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H, Dandim 1607/Sumbawa Letkol Czi Alid Setiawan., PG.,Dip.,SS, Ketua DPRD Sumbawa Bpk Abdul Rofiq, Kajari Sumbawa Dr. Adung Sutranggono, SH MH, Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Bpk. Karsena SH, MH.
Kemudian, Sekda Sumbawa Drs. H Hasan Basri MM, Rektor Universitas Samawa Prof Dr Syaifuddin Iskandar, Para Wakil Ketua I,II dan III DPRD Sumbawa, Para Asisten Bupati Sumbawa, Perwira TNI dan Polri, Kepala OPD dan Camat lingkup Pemkab Sumbawa.
Dalam rapat tersebut, isu yang berkembang diantaranya, dampak kenaikan BBM terhadap inflasi daerah, Penanganan Pasar Utan, Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Gangguan Proyek – Proyek APBN dan APBD, Penggunaan Dana Desa untuk Inflasi.
Kemudian, konflik batas wilayah Sumbawa dan KSB, antisipasi kelangkaan pupuk, kegiatan Khilafatul Muslimin diwilayah Kec. Alas Barat (Mapin) Kab. Sumbawa, dan Pelantikan Direktur PDAM Kab. Sumbawa.
Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah saat membuka rakor menyampaikan tujuan dari rapat ini adalah bertujuan untuk mencari langkah dan jalan keluar dari permasalahan tersebut.
Diantaranya dampak dari kenaikan BBM, penanganan pasar Utan, penanganan PMK, gangguan terhadap proyek APBN dan APBD, penggunaan dana Desa untuk inflasi, antisipasi kelangkaan pupuk dan kegiatan Khilafatul Muslimin di Mapin Kecamatan Alas Barat serta masalah pelantikan direktur PDAM Sumbawa.
Hal sanada disampaikan oleh Kapolres Sumbawa Henry Novika Chandra, S.IK., M.H. diterangkan, telah dipetakan beberapa sumber konflik antara lain sengketa batas wilayah (Sumbawa dan KSB), masalah politik (Pilkades serentak pada bulan November di 20 desa yang ada di 13 Kecamatan) konflik perebutan Sumber daya (kenaikan harga BBM) konflik SARA (akibat minimnya kesadaran hukum, kesenjangan sosial dan kurangnya kepekaan seluruh elemen dalam menangani konflik).
Ia menyarankan, agar diadakannya validasi data terkait sumber konflik. “perlunya sinergitas dalam penanganan konflik dan disediakan anggaran penunjang untuk penanganan konflik tersebut,” demikian Kapolres.
Ditempat yang sama Ketua DPRD Kab. Sumbawa Abdul Rafiq, SH menyampaikan terkait adanya Alfamart yang buka dilokasi carfreeday dimana terdapat banyak sekali keluhan dari para pelaku UMKM yang berjualan di lokasi tersebut agar Alfamart buka di atas jam 11.00 WITA setelah acara carfreeday selesai.
Kemudian, Dandim 1607/Sumbawa Letkol Czi Alid Setiawan., PG.,Dip.,SS mengampaikan, untuk meredam aksi unras perlu di buatkan wadah bagi LSM dan Mahasiswa agar aspirasinya tidak harus disalurkan lewat aksi-aksi seperti dengan membuatkan rumah kebangsaan. Karena isu BBM ini rawan ditunggangi oleh muatan politik dan muatan lainya.
Terkait Khilafatul Muslimin perlu di lakukan pendekatan humanis, bertahap dan berlanjut agar mereka tergugah untuk mau berubah dan kami sarankan agar Pemda mengusulkan pembuatan Koramil di dekat ponpes Khilafatul Muslimin untuk memudahkan pengawasan. (KS)
