Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com – Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, Muhammad Yamin SE., M.Si menutup kegiatan resesnya di Lingkungan Graha Nusantara, Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa, Sabtu (12/3) malam.
Pada reses terakhir di Graha Nusantara, Yamin Abe banyak menerima aspirasi dari masyarakat setempat. Namun yang paling krusial bagi warga adalah pemasangan paving block di beberapa gang karena masih berdebu dan berlumpur, pemasangan lampu penerang jalan di sepanjang gang agar terang benderang. Kemudian, bantuan sumur bor. Ini mengingat Graha Nusantara berada di dataran tinggi.
Menanggapi permintaan warga, Yamin Abe mengatakan, bahwa usulan warga tersebut sebenarnya sudah diperjuangkan bahkan telah dimasukkan sebagai usulan prioritas. Seperti pemasangan paving blok dan lampu penerang jalan. Karena covid, membuat kepentingan itu terpending. Berikutnya kembali gagal sebab anggaran APBD Sumbawa tersedot untuk membiayai tenaga P3K dan CPNS, yang sebelumnya ditanggung pemerintah pusat kini dibebankan ke pemerintah daerah. Demikian dengan anggaran Pokir DPRD, juga ikut terdampak. Ketika pada tahun 2023 mendatang, usulan warga ini dipaksakan maka akan mengorbankan 23 anak-anak tak mampu yang dibiayainya setiap tahun melalui dana Pokir.
“Kami tidak ingin anak-anak yatim kehilangan masa depan karena kelangsungan pendidikannya putus di tengah jalan. Makanya, saya tetap memprogramkan beasiswa setiap tahun untuk mereka agar bisa menyelesaikan kuliah di beberapa perguruan tinggi,” ujar Ketua Badan Kehormatan DPRD Sumbawa ini.
Namun demikian pihaknya tetap berusaha untuk mencari celah agar aspirasi warga tersebut bisa terealisasi. Salah satunya berkoordinasi dengan dinas terkait. Ketika anggaran daerah sudah stabil, Yamin Abe menyatakan akan diupayakan untuk diperjuangkan tahun 2023 nendatang. “Kami harus menjadikan kondisi keuangan daerah ini sebagai variabel. Ini harus kita sampaikan yang sebenar-benarnya, sehingga kita tidak membohongi rakyat dan berjanji yang akhirnya tidak bisa kita tepati,” tandasnya.
Sementara sumur bor, menurutnya, itu menjadi prioritas. Kendalanya, sumur bor tidak bisa di halaman rumah pribadi melainkan di ruang public. “Kalau ada yang ingin menghibahkan tanahnya, maka sumur bor itu bisa dibangun. Jika tidak, bisa memanfaatkan halaman masjid. Selain dari dana Pokir, ini juga bisa diusulkan melalui Dinas Sosial karena menyangkut rumah ibadah karena berada di halaman masjid,” pungkasnya. (KS)
