Mataram, Kabarsumbawa.com – Kabupaten Sumbawa menjadi salah satu Kabupaten di Provinsi NTB dengan kasus stunting (kerdil) paling tinggi, bahkan mesuk zona merah. Sehinga Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus melakukan berbagai upaya dilakukan untuk melakukan percepatan penuranan angka stunting tersebut.
Berdasarkan hasil pemantauan status gizi Bappenas dan Kemenkes RI tahun 2017, Kabupaten Sumbawa menempati urutan tertinggi dari 10 Kab/Kota di NTB yakni mencapai 41,92%. Kemudian berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2018, angka tersebut turun menjadi 31,53%. Sementara data yang diperoleh dari Pekan Penimbangan, dimana semua balita di Kabupaten Sumbawa diukur dan ditimbang, stunting di Kabupaten Sumbawa turun signifikan menjadi 11,87% pada Bulan November 2018.
Atas berbagai upaya yang dilakukan tersebut, sangar wajar Kabupaten Sumbawa ditetapkan sebagai Kabupaten terbaik dan terinspiratif dalam penanganan stunting. Dimana, Kabupaten Sumbawa berhasil meraih peringkat pertama pada kegiatan Penilaian Kinerja Kabupaten dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi di NTB yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi NTB, Selasa-Kamis (22-24/08/2019) di Hotel Grand Legi Mataram.
Menyusul peringkat ke II Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Bima pada Peringkat III. Sehingga Kabupaten Sumbawa berhasil meraih predikat Kabupaten Terinspiratif dalam hal kinerja pencegahan dan penurunan stunting, sedangkan Kabupaten Ter-replikatif diraih Kabupaten Sumbawa Barat, dan Terinovatif diraih Kabupaten Dompu. Penghargaan tersebut diterima oleh Bupati yang diwakili oleh Penjabat Sekda Sumbawa, Dr. Muhammad Ikhsan, M.Pd, di Mataram.
Adapun Penilaian kinerja Kabupaten dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting dilakukan terhadap pelaksanaan 4 aksi yaitu analisis situasi, rencana kegiatan, rembuk stunting dan penetapan Peraturan Bupati tentang peran desa.
Kegiatan penilaian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui aspek kinerja apa saja yang sudah baik atau yang masih perlu ditingkatkan dari setiap kabupaten di wilayah Provinsi NTB; mengetahui perbandingan kinerja antar kabupaten; memfasilitasi sharing pembelajaran dan mempercepat tersusunnya rencana tindak lanjut kabupaten untuk kelanjutan pelaksanaan aksi konvergensi.
Adapun hasil yang diharapkan dari pelaksanaan penilaian kinerja ini antara lain, kabupaten/Kota mendapatkan umpan balik dan pembelajaran dalam upaya meningkatkan konvergensi intervensi gizi, semakin termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya dalam upaya konvergensi intervensi gizi, provinsi memperoleh informasi yang memadai untuk menyusun/memperbaharui kegiatan pembinaan terhadap kabupaten yang lebih efektif berdasarkan kemajuan dan kebutuhan kabupaten, dan kabupaten memiliki rencana kegiatan pelaksanaan konvergensi yang implementatif untuk tahun berjalan. (KS/)
