Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com – Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus mematangkan langkah strategis dalam mengentaskan angka kemiskinan di daerah.
Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, menegaskan pentingnya validitas data sebagai pijakan utama dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan agar tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Wabup saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengembangan Informasi Awal (PIA) Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan Triwulan IV Tahun 2026 di Aula Bapperida Sumbawa, Selasa (13/10/2026).
Menurut Wabup Ansori, proses pendataan masyarakat kurang mampu tidak boleh hanya berfokus pada kondisi fisik rumah atau kelayakan hunian semata. Lebih dari itu, cakupan data harus komprehensif menyentuh aspek sanitasi, kesehatan, pendidikan, hingga pemenuhan kebutuhan dasar warga.
“Data yang akurat dan valid adalah kunci. Seluruh perangkat daerah harus memberikan data yang benar-benar riil di lapangan serta menindaklanjutinya dengan langkah nyata,” tegas H. Ansori.
Ia menambahkan, program penurunan angka kemiskinan wajib dibarengi dengan solusi konkret yang berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, warga dapat memperbaiki kualitas hidupnya secara mandiri dan berkelanjutan.
Sementara itu, Sekretaris Bapperida Kabupaten Sumbawa dalam laporannya menjelaskan bahwa rakor ini digelar untuk memperkuat sinergi antara Pemkab Sumbawa dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB. Kolaborasi ini diharapkan dapat menghadirkan basis data yang presisi demi mendukung pengentasan kemiskinan.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua Tim BPKP NTB beserta jajaran, serta para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sumbawa.
Melalui koordinasi intensif ini, Pemkab Sumbawa optimistis penanganan kantong-kantong kemiskinan di wilayah Bumi Sabalong Samawa dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta berkelanjutan demi mewujudkan Kabupaten Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera. (KS)
