Sumbawa Besar, kabarsumbawa.com –
Wacana “dana abadi” atau dana yang dibebankan kepada perusahaan tambang diluar Devident dan CSR dinilai akan menghambat investasi. Sebelumnya, wacana tersebut digulirkan oleh Fraksi PDIP DPRD Sumbawa.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sumbawa Syamsul Fikri AR, S.Ag menilai, wacana tersebut akan mempersulit para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Sumbawa. “Sebagai Partai Koalisi, kami belum menyetujui wacana tersebut. Karena dana abadi itu akan mempersulit investasi di Kabupaten Sumbawa,” Katanya, Senin (07/05).
Menurutnya, investasi masuk ke Sumbawa merupakan suatu keharusan, karena Sumbawa daerah ini pro terhadap investasi. Sebab, investasi akan membuka lapangan pekerjaan dan dapat mengurangi angka kemiskinan.
Dikatakannya, investasi di Kabupaten Sumbawa tidak boleh dipersulit oleh siapapun. Bahkan Presiden Jokowi sendiri menginginkan investasi di seluruh Indonesia harus dipermudah.
“Dana abadi ini sama dengan mempersulit investor. Silahkan masuk investor ke Sumbawa, karena di situ ada CSR dan deviden. CSR itu bisa dikelola oleh pemerintah dan perusahaan. Itulah regulasi yang harus dimainkan oleh pemerintah daerah. CSR itu
Diungkapkan, bahkan untuk membuat refulasi tentang dana tersebut hampir muatahil. Sebab akan bertentangan dengan ketentuan dan kebijakan pemerintah yang lebih tinggi.
“Jika regulasi itu menguntungkan masyarakat Sumbawa, maka Syamsul Fikri yang berada di garis terdepan untuk mendukungnya. Saya mengatakan ini, karena saya ingin mengawal pemerintahan hingga selesai. Saya tidak ingin pemerintahan ini salah arah dan salah urus,” tandasnya.
Ditempat berbeda, Ketua Fraksi PPP Rusli Manawari juga menolak wacana tersebut. “Mereka (inbestor, red) belum bekerja, belum ada untung, sudah kita minta uangnya. Sampai miliaran, lah bagaimana cara mereka kembalikan. Asal mau saja orang berinvestasi di Sumbawa, ijin harus dimudahkan. Tapi dengan syarat berdayakan semua orang lokal ini. Itulah dana abadi,” tegasnya.
Ia mencontohkan, dalam pengurusan izin inbestasi di Singapura tidak dibebankan biaya sepeserpun. “Tidak ada uang di muka, asalkan mau berinvestasi saja. Makanya orang Indonesia lebih senang berinvestasi di Singapura. Kenapa maju masyarakat Singapur, Karena mereka semua bekerja. Infrasturuktur tidak lagi dibangun dari APBD. Ketika mereka sudah maju, tinggal diminta, mereka akan membangun infrastruktur yang kita inginkan,” katanya.
Sebelumnya, ketua Fraksi PDIP A Rafiq mmengungkapkan keinginannya agar setiap perusahaan tambang di Kabupaten Sumbawa memberikan dana tambahan diluar CSR dan Deviden kepada pemerintah. “Karena saya juga ingin perusahaan tambang yang masuk ke Sumbawa itu, betul-betul memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Jangan sekedar kita teriak dengan CSR, deviden ataupun royalty,” katanya.
Menurutnya, dana tersebut nantinya akan dikelola secara khusus untuk investasi jangka panjang. Dan sepenuhnya murni untuk kepentingan masyarakat Sumbawa.
“Jadi Insya Allah sampai perusahaan tambang itu selesai, dana itu masih ada untuk Sumbawa. Dan memang ini ide Gila tapi kan tidak ada salahnya, karena ini untuk kepentingan masyarakat Sumbawa. Bukan untuk pribadi pemerintah. Kaitan dengan regulasinya, itu akan kita diskusikan. Saya yakin kita punya ruang. Mari kita melihat semangatnya. Ini untuk kepentingan masyarakat Sumbawa,” tegasnya. (ks/adm)
