Kabarsumbawa.com – Perjuangan DPRD Sumbawa untuk tenaga honorer yang belum terakomodir penerimaan PPPK terus belanjut. Setelah beberapa kali berangkat ke pusat untuk mencari jawaban persoalan tersebut, Pimpinan DPRD bersama Komisi IV kembali mendatangi Kemenpan-RB.
Kedatangan Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Abdul Rafiq dan Wakil Ketua DPRD Nanang Nasiruddin SAP.M.M.Inov bersama Pimpinan Komisi IV Ismail Mustaram SH.M.M.Inov dan M.Tahir untuk berkonsultasi.
“Insya Allah saya bersama Waka III, Ketua dan Sekretaris Komisi IV DPRD akan mengkonsultasikan permasalahan status Tenaga Honorer ke Menpan-RB di Gedung Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpanrb) Republik Indonesia di Jakarta esok Selasa,” kata Ketua DPRD Sumbawa Abdul Rafiq, S.H.
Menurut Rafiq, pihaknya ingin menyampaikan permasalahan yang ada di daerah diantaranya sisa tenaga honorer yang belum berhasil diakomodir dalam PPPK, seperti tenaga kebersihan, PolPP, Tenaga Kependidikan, Tenaga Kesehatan Tenaga Damkar, Tenaga Perhubungan, dan Tenaga di OPD lainnya, sehingga kebijakan yang diberikan ke Daerah dapat mengakomodir keberadaan tenaga honorer.
Kemudian lanjutnya, pertlu diditekankan agar penerimaan Tenaga honorer tersebut memperhatikan masa pengabdian dan status kependidikannya apakah sarjana atau SMA karena teman-teman honor ini banyak yang SMA
“Hal itu juga mau kita sampai untuk dipertimbangkan untuk bisa diakomodir, karena mereka sudah lama mengabdikan diri untuk daerah kita sehingga oleh kementerian Pan RB bisa dimasukkan dalam penerimaan P3K. Hal penting juga termasuk penjelasan status mereka di bulan November, sementara ini ada informasi mereka akan ditentukan statusnya sampai bulan November 2023 sementara juga ada arahan Pak Presiden Jokowi untuk dipertimbangkan d keberadaan tenaga honorer tersebut,” pungkasnya. (KS)
