Sumbawa Barat, KabarSumbawa.com – Bupati Sumbawa Barat melaksanakan rapat bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat beserta Bupati / Walikota se- Nusa Tenggara Barat bertempat di Ruang Rapat Utama Graha Fitrah, Selasa (07, 04, 2020) pagi. Rapat yang digelar melalui video conference tersebut membahas terkait dengan Jaring Pengaman Sosial (JPS) penanganan COVID-19 yang dilakukan diberbagai daerah di Nusa Tenggara Barat. Hadir dalam kegiatan ini Ketua DPRD KSB, Sekretaris Daerah KSB, Kapolres KSB, Dandim KSB, Kajari KSB dan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah Setda serta beberapa rekan media.
Saat video conference tersebut, Bupati KSB menyampaikan laporan terkait dengan penanganan COVID-19 yang sudah dilakukan. KSB melakukan langkah-langkah pencegahan utama termasuk melaksanakan himbauan dari Gubernur NTB. Langkah utama tersebut yaitu memastikan masyarakat untuk menggunakan masker saat berinteraksi. Bupati juga melaporkan bahwa hingga saat ini jumlah PDP di KSB sebanyak 4 orang dan 1 diantaranya meninggal dunia. Tes swab sudah dilakukan dan masih menunggu hasil. Selain itu, Pemerintah sudah melakukan contact tracking dan mendapatkan 8 orang yang contact dengan PDP yang meniggal tersebut. “perlu ditegaskan bahwa PDP yang meninggal tersebut belum tentu terjangkit virus Corona”. kata bupati.
Dalam menanggulangi kekhawatiran dan kecemasan, Pemerintah KSB selalu memberikan sosialisasi ketidakpanikan kepada masyarakat. “Dikarenakan akhir-akhir ini terutama di media sosial banyak beredar informasi yang cenderung menimbulkan kekhawatiran dan kecemasan, sehingga di KSB kami berusaha untuk sosialisasikan pesan-pesan positif dan membangun optimisme ditengah masyarakat, sehingga para petani tetap bekerja di sektor pertanian, para aparatur sipil juga tetap harus bekerja, pasar tetap dibuka. Semua itu dilakukan tentu dengan menerapkan protokol kesehatan penanganan covid-19 yaitu dengan adanya pengaturan pembatasan etika dan tata cara pola hidup sehat dan bersih, jaga jarak / Physical distancing serta selalu menggunakan masker ketika berinteraksi. Sholat berjamaah pun di KSB tidak dilarang”, Ungkap Dr. Ir. H. W. Musyafirin, M.M., Bupati KSB.
Pandemi COVID-19 menimbulkan dampak terhadap kehidupan masyarakat tentunya dampak sosial ekonomi kemasyarakatan. Namun menurut Bupati, dampak tersebut tidak terlalu terasa di masyarakat KSB. Dikarenakan Pemerintah Daerah telah menghimbau agar kehidupan tetap berjalan normal. Para pekerja di sektor pertanian saat ini sedang dalam musim panen dan tetap bekerja, bahkan para aparatur sipil juga tetap bekerja dengan pengaturan jam dan tata cara berinteraksi. Walaupun ada berbagai keluhan dari masyarakat khususnya para pedagang di pasar terkait kurangnya pembeli. Interfensi dari Pemerintah Daerah, Dinas Sosial, Dinas UMKM, dan semua pihak sampai saat ini akan menjamin kebutuhan dasar masyarakat KSB terpenuhi.
Dr. Ir. H. W. Musyafirin, M.M., juga menuturkan bahwa pemberlakuan pembatasan sosial secara besar-besaran sudah dilakukan oleh beberapa daerah. Namun keputusan tersebut semestinya harus melalui kajian-kajian. Sehingga tidak berlebihan dalam menanggapi hal tersebut dan masyarakat tidak panik. Penentuan melakukan pembatasan sosial skala besar haruslah atas izin menteri kesehatan kemudian Bupati yang akan mengumumkan.
Sebelum menutup video teleconference, Gubernur NTB menghimbau agar pemerintah daerah dapat mengusahakan tambahan PKH dan medorong penggunaan peralatan penanggulangan penyebaran virus corona yang berasal dari produk-produk UKM sendiri.(*)
