Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com – Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Desa, Bangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI nomor 79 Tahun 2019, yang diterbitkan tanggal 31 Juli lalu, Kabupaten Sumbawa ditetapkan sebagai daerah yang sudah terentaskan dari status daerah tertinggal bersama 64 daerah lainnya, dari 122 daerah tertinggal yang ada di indonesia.
Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Sumbawa, H. M Husni Djibril, B.Sc., pada malam tasyakuran HUT ke 74 Republik Indonesia, Sabtu (17/08/2019) di Lapangan Pahlawan Kota Sumbawa.
Bupati menjelaskan, terdapat 27 indikator yang dikelompokkan ke dalam 6 kriteria suatu daerah dikatakan bebas dari status daerah tertinggal yakni, ekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur, aksesibilitas, karakteristik daerah, dan kemampuan keuangan daerah.
“Keluarnya daerah kita dari status daerah tertinggal ini bukan berarti kita akan serta merta terlepas dari pemerintah pusat. Kita masih memiliki waktu selama 3 (tiga) tahun untuk mendapat akses pembinaan, melalui program-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat untuk mempersiapkan daerah kita menjadi daerah yang berdikari, mampu berdiri sama tinggi dan sederajat dengan daerah-daerah maju lainnya,” kata Bupati.
“Terentaskannya daerah kita dari status daerah tertinggal sejatinya sejalan dengan motto pembangunan yang diusung husni-mo, yakni mewujudkan sumbawa hebat dan bermartabat. Alhamdulillah, geliat hebat dan bermartabat itu kini sudah sangat kita rasakan, dan saya yakin, sahabat sekalian yang hadir di tempat ini pun mengakui hal tersebut,” sambungnya.
Dalam hal penanganan masalah kemiskinan lanjutnya, pemerintah kabupaten sumbawa telah bekerja keras melalui berbagai program, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Sumbawa, maupun yang bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, seperti Program Keluarga Harapan, Beras Sejahtera, bantuan pangan non tunai, kelompok usaha bersama, kredit sahabat bagi petani miskin dan masih banyak program-program lainnya yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin. atas berbagai intervensi tersebut, tingkat kemiskinan di kabupaten sumbawa yang pada tahun 2014 lalu masih berada pada angka 16,87 %, turun signifikan menjadi 14,08 % pada tahun 2018. Ini artinya, sebanyak 10.100 orang miskin telah dapat kita tangani dan sudah terentaskan dari status penduduk miskin.
Kemudian dalam hal penanganan masalah pengangguran, bahwa tingkat pengangguran terbuka di kabupaten sumbawa telah mengalami penurunan yang cukup baik. Dari 4,20 % pada tahun 2015, menurun menjadi 3,59 % pada tahun 2018.
Menurut Bupati, hal ini tentunya tidak terlepas dari berbagai ikhtiar yang telah dilakukan pemerintah daerah, antara lain melalui optimalisasi loka latihan kerja (LLK) untuk melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi sehingga dapat meningkatkan keterampilan para pencari kerja. Selain itu, bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan bekerja di luar negeri, juga telah meningkatkan pelayanan CPMI melalui Layanan Terpadu Satu Pintu secara lebih cepat, mudah, murah dan aman sehingga pengiriman CPMI ke luar negeri semakin tertib sekaligus dapat menekan pengiriman cpmi secara illegal/unprosedural. Bahkan saat Pemda Sumbawa tengah menjajaki kerjasama dengan lembaga pelatihan swasta dalam rangka memenuhi sertifikasi kompetensi tenaga kerja di Kabupaten Sumbawa.
Meski berbagai ikhtiar dan kerja keras telah dilakukan oleh pemerintah daerah, bukan berarti kami terbebas dari kritikan, baik yang dilontarkan secara langsung maupun yang disampaikan melalui media-media sosial. Namun kami berbesar hati, selama bersifat konstruktif, kami sangat menghargai kritikan tersebut untuk memacu semangat kami agar bekerja lebih baik dan lebih keras lagi. (KS/aly)
