Kasus Obat Babi, Sanksi Administratif tidak Cukup

Date:

Jakarta – Kasus penemuan obat yang mengandung DNA babi pada suplemen makanan merek Viostin DS dan Enzyplex menjadi  salah satu sorotan dalam rapat antara Komisi IX DPR dengan Badan Pengawasan Obat dan Minuman (BPOM) di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (13/2/2018).

Anggota Komisi IX Irma Suryani menilai, penanganan BPOM terhadap kasus ini masih kurang tegas. Dalam amatannya, kasus ini sekadar ditangani secara administratif saja.

“Memang perlu diakui bahwa diketahui adanya kandungan babi karena ada uji sampel periodik yang dilakukan BPOM. Tetapi kelanjutannya dari divisi penindakan BPOM hanya baru sampai dalam sanksi administratif dengan berupa penarikan produk saja,” kata Irma.

Baca juga:  Progres Pengerjaan Dermaga Apung Desa Labuhan Jambu Lampaui Target

Padahal, lanjutnya, sanksi semacam itu tidak pernah membuat perusahaan jera untuk tidak melakukan hal yang sama.

“Menurut saya harus ada sanksi lebih agar hal serupa tidak terulang,” imbuh legislator Sumatera Selatan II ini.

Irma menegaskan bahwa agar menimbulkan efek jera, tidak cukup dengan model penyilidikan internal BPOM.

“Nah, kan penyidikan BPOM hanya selesai di penindakan operasi yang dilakukan oleh BPOM saja. Penuntutan dan penyidikan oleh Jaksa, tidak dikawal oleh BPOM. Seharusnya dari penyelidikan BPOM hingga masuk dalam penyidikan dan penuntutan Jaksa di pengadilan, BPOM harus tetap mengawal jika kasus semacam ini tidak mau lepas dan tuntas ” ujarnya.

Baca juga:  Bupati Sumbawa Rakor Pemantauan Inventarisasi Data, Permasalahan Kelembagaan dan Pelayanan Publik

Srikandi NasDem ini berpandangan, dalam kasus suplemen Visotin DS dan Enzyplex, perusahaan Pharos yang memproduksi dan mengeluarkan kedua produk itu telah melakukan pelanggaran hukum kepada BPOM.

“Saya kira kepada perusahaan ini, BPOM sudah tidak boleh hanya mengenakan sanksi administratif tetapi harus dikenakan sanksi melalui penuntutan hukum. Ini jelas sudah melakukan penipuan publik. Awal saat mendaftar dengan produk sama tetapi saat dikeluarkan kandungan bahannya berbeda. Ini tidak boleh dibiarkan, masyarakat telah ditipu oleh perusahaan tersebut. Ini penipuan publik, ini tidak bisa , hanya dikenakan sanksi administrasi. BPOM harus menuntut secara hukum,” tegasnya. (ks/)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Share post:

iklan DPRD iklan caleg

Populer

More like this
Related

Bupati Sumbawa Rakor Pemantauan Inventarisasi Data, Permasalahan Kelembagaan dan Pelayanan Publik

Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com – dalam rangka pemantauan inventarisasi data...

Progres Pengerjaan Dermaga Apung Desa Labuhan Jambu Lampaui Target

Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com – Pembangunan Dermaga Apung Desa Labuhan...

Pemda Beri Penghargaan Pada Pendukung Program Penurunan Stunting di Kabupaten Sumbawa

Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com – Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus berupaya...

Bupati Sumbawa Serahkan Bantuan Truk Berpendingan untuk Poklahsar

Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com – Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus berupaya...