Bupati Sumbawa Barat
Sumbawa Barat, Kabar Sumbawa – Penyerapan Anggaran tahun 2016, baik itu APBD maupun APBDEs berjalan lambat. Mengingat, tahun ini akan habis dua bulan lagi. Karena, hal tersebut berpengaruh terhadap pergerakan sektor ekonomi.
“Ini bagaimanapun adalah uang negara, pasti mempunyai korelasi ekonomi suatu wilayah. Karena akan ada evaluasi dari oleh Gubernur terkait PenyeraPan Anggaran di tahun 2016 ini”, kata Bupati Sumbawa Barat dalam Rapat Koordinasi bersama Anggota Dewan, Kepala SKPD dan Kepala Desa di Ruang Sidang 2 Gedung Setda, Kamis (20/10).
Ia mengatakan, berbagai kendala-kendala memang ada, seperti di APBD, kendala-kendala ketidakkonsistenan APBN mengalokasikan anggaran. Contohnya DAK, ada pemotongan sepihak sebesar 10%, padahal itu sudah di tender. Tapi harus ditender kembali. Karena harus disesuaikan dengan pemotongan tersebut.
“Itu juga salah satu kendala kita untuk mempercepat penyerapan anggaran. Tetapi mudah-mudahan kendala ini tidak menyurutkan kita untuk terus berupaya secara maksimal meningkatkan penyerapan anggaran ini.” ujarnya.
Selain itu, contoh lainnya sebut bupati, Pemkab sudah menyusun APBDP pada bulan juni, sementara agustus baru ditetapkan APBNP. Seperti, target royalti di APBN Murni sebesar 360 milyar, kemudian pada APBNP berubah menjadi 140 milyar. Itu juga mengganggu target pendapatan, dan ini juga membutuhkan antisipasi.
“Ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa kita laksanakan. Dan itu juga mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran.” tukasnya.
Belum lagi ditingkat desa, sambungnya, mungkin sampai sekarang juga ada desa yang belum menyelesaikan APBDES Perubahan. Jadi, untuk mengantisipasi hal ini ke depan, disamping memang untuk tahun ini kita genjot, kita kesampingkan dulu kendala-kendala itu. Tapi kita akan berusaha bagaimana dukungan yang sudah tertuang dalam anggaran ini bisa kita percepat. Tentu ini tidak semata-semata tergantung kepada pengguna anggaran, maupun KPA ataupun PPK. Tapi kadang-kadang staf kita juga mempengaruhi proses administrasi. Contohnya, di panitia pemeriksa barang. Kadang ada stafnya tidak masuk kerja 7-8 hari, itu juga faktor memperlambat.
“Di EKBANG juga. Kadang-kadang tertimbun disana. Ada 1 orang tidak tanda tangan, itu menyebabkan proses yang lama sekali. Terutama di DPPKD juga, diingatkan semua, satu saja tidak ada disana itu akan menghambat. Termasuk juga diingatkan kepada bendahara, kemudian pejabat keuangan di masing-masing SKPD. Supaya cepat diselesaikan.” Tegasnya.
Jadi, kendala-kendala ini tidak disebabkan ketidakdisipilinan aparatur. Oleh karena itu, peran kepala dinas, camat, kepala desa dan lurah.
“Ini tolong menjadi perhatian kita semua. Supaya daya serap anggaran bisa cepat terselesaikan.” katanya.
Bersamaan dengan itu, lanjutnya, kita juga berada pada masa transisi. Dari OPD lama menuju OPD baru. OPD lama hanya akan berlaku sampai akhir tahun ini, dan sudah memutuskan tanggal 27 atau 28 desember OPD baru sudah berlaku. OPD lama ini harus sudah menyusun pertanggung jawabannya, dicicil dari sekarang. Karena nanti 28 desember, itu sudah berlaku OPD baru. OPD lama sudah tidak ada lagi. Tetapi pertanggungjawaban yang akan diperiksa oleh BPK di tahun 2017 nanti, itu adalah OPD lama. Dan ini harus benar-benar kerja ekstra keras. Jadi, di OPD lama, tanggal 28 Desember nanti semua uang di bendahara sudah dikembalikan semua.
“Jangan tunggu tanggal 31. Tanggal 28 itu semua bendahara diperintahkan, uang harus dikembalikan semua, nanti juga dibuatkan edaran dari DPPKD. Jadi pertanggung jawaban kita itu tuntas” tukasnya seraya menambahkan, kepada inspektorat untuk membangun melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum diperiksa Oleh BPK.
“Jangan menunggu BPK, kita dulu yang periksa. Sehingga nanti walaupun SKPDnya sudah tidak ada, tetapi kita sudah bisa pertanggungjawabkan kinerja kita di tahun 2016.” terangnya. (KS04)
