Sumbawa Barat, Kabar Sumbawa – Persoalan laju pertumbuhan penduduk sangat terkait erat dengan kualitas hidup masyarakatnya. Apabila pertumbuhannya proporsional, didukung dengan kebijakan yang pro-rakyat, maka kualitas hidup masyarakat pun otomatis meningkat pula.
Hal inilah yang perlu dipikirkan pemerintah dalam merumuskan dan memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Dengan adanya Peraturan Gubernur No 9 tentang Penguatan Program Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
“Peningkatan pelayanan, kami di Sumbawa Barat menyambut baik hal ini, karena ruh yang ada di dalamnya adalah semangat untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.” kata Bupati Sumbawa Barat, Dr.Ir.H.W.Musyafirin.,MM, dalam sambutannya di pertemuan Desiminasi dan Advokasi Pelaksanaan Program KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pada Selasa (27/9) di Ruang Sidang II Setda, Sumbawa Barat.
Setiap kebijakan pemerintah, termasuk tentang laju pertumbuhan penduduk ini kata Bupati, bisa diterapkan secara maksimal di Sumbawa Barat apabila bersinergi dengan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR), program daerah yang merupakan manifestasi dari visi misi pemerintah 5 tahun kedepan.
“Beberapa program seperti jambanisasi, bedah RTLH, dan termasuk agenda ini akan menghasilkan output yang maksimal apabila diterapkan pola partisipasi masyarakat.” Tukasnya.
Ia mengatakan, Prinsip gotong royong dan partisipasi yang menjadi inti dari PDPGR ini harus diterapkan dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk demi mencapai kualitas hidup khususnya masyarakat Sumbawa Barat yang lebih baik kedepannya. Kualitas hidup pun akan berkorelasi dengan kemiskinan.
“Jika ini berhasil, maka target pemerintah saat ini agar tidak ada lagi orang miskin 5 tahun kedepan bisa tercapai.” Tegasnya. (KS/04)