Sumbawa Besar, Kabar Sumbawa—Tidak dapat dipungkiri tingkat partisipasi pemilih di wilayah pesisir masih belum optimal, kondisi ini bisa disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, atau karena memang di hari H pelaksanaan pemilu warga sedang melaut. Dilatar belakangi kondisi tersebut, KPU sebagai lembaga pelaksana pemilu berkewajiban untuk memberikan pemahaman tentang proses demokrasi melalui Pemilihan Umum (Pemilu).
Ketua Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih KPU Sumbawa, Aryati menjelaskan, latar belakang KPU melaksanakan sosialisasi ke Pulau Bungin karena berdasarkan data dan fakta pada Pilbup 2015 tingkat partisipasi wajib pilih agak rendah. “Bukan terendah tapi agak rendah. Sebab secara nasional dapat diposisikan aman jika partisipasi di atas 70 persen, sementara di Pulau Bungin baru mencapai 62 persen,” ujarnya.
Dikatakan, masih rendahnya tingkat partisipasi wajib pilih ini mungkin karena adanya aktifitas lain, sehingga tidak mendatangi TPS untuk menyalurkan aspirasinya. “Kalau nelayan melaut apakah biasanya menginap? Ini informasi penting bagi kami dan tolong ceritakan kehidupan di laut serta pengalaman pemilihnya seperti apa. Sehingga kami punya informasi tentang wajib pilih di Pulau Bungin,” kata Aryati.
“Kalau hak pilih tidak digunakan sayang sekali, karena dari sistem demokrasi hakekatnya seluruh rakyat Indonesia berkuasa. Tapi tidak mungkin semuanya jadi Bupati atau anggota Dewan, Anggota DPD, tidak mungkin semuanya jadi Presiden. Oleh karena itu perlu diwakilkan, itulah demokrasi,” tandas Aryati.
Divisi Hukum KPU Sumbawa, Dr. Yuyun Nurul Azmi mengatakan, kehadiran KPU Sumbawa ke Pulau Bungin adalah untuk menyapa dan mengajak masyarakat untuk sadar menggunakan hak pilihnya di Pilgub. “Kami ingin dengar di Pilgub masyarakat Pulau Bungin, 85 persen gunakan hak pilihnya. Demokrasi yang sederhana, adalah pelaksanaan kekuasaan yang diawasai rakyat. Kalau kemarin 60 persen gunakan hak pilihnya wajar, mungkin karena belum memahami tentang proses berdemokrasi,”kata Yuyun.
Ditambahkan, suara di pinggiran pantai sangat menentukan untuk perbaikan roda pemerintahan ke depan. “Bapak ibu yang belum memaksimalkan hak pilihnya, sangat penting untuk gunakan hak pilih guna memaksimalkan pembangunan,” tambah Yuyun.
Sementara itu Divisi SDM dan Logistik, Nur Kholis mengatakan, partisipasi pemilih penting dalam sebuah demokrasi, tidak hanya sebatas mengikuti atau menggunakan hak pilihnya, tetapi dapat menyuarakan aspirasi kepada pemerintah apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. “Sebuah harapan ke depan agar Pulau Bungin lebih diperhatikan oleh pemangku kepentingan dan kekuasan di pemerintahan,” tandasnya.
Salah seorang warga Pulau Bungin, Karyadi menjelaskan, sebenarnya masyarakat Pulau Bungin sadar demokrasi, hanya saja mereka masih banyak bekerja di Bangka Belitung. Dulu masyarakat disuruh pulang untuk memilih namun sekarang banyak yang kurang menyadari pentingnya berdemokrasi. “Tidak bisa dipungkiri saat pemilu banyak yang tidak memberikan hak suaranya, namun inilah saatnya kita mencari akal permasalahan terutama pada masyarakat keluar daerah. Masyarakat Pulau Bungin menginginkan pemimpin yang jujur dan amanah. Kami berharap ada simulasi H-1 dari KPPS,” pungkasnya. (KS/001/002)
