Anggota Komisi IV DPR RI
Sumbawa Besar, Kabar Sumbawa—Kampung-kampung nelayan selalu identik dengan lingkungan kumuh, gang-gang sempit, terbatasnya air bersih dan rendahnya sarana sanitasi menjadi hal yang tak terbantahkan. Untuk menangani masalah ini perlu adanya sentuhan dan penanganan khusus yang dilakukan oleh pemerintah.
Hal ini dikatakan Anggota Komisi IV DPR RI, Siti Hadiati Soeharto, SE atau akrab disapa dengan panggilan Mbhak Titik, disela-sela kunjungannya di Pulau Bungin bersama rombongan Komisi IV DPR RI Selasa (22/3) kemarin.
Dikatakan, seluruh daerah di Indonesia potensinya kelautan dan perikanan sangat luar biasa, namun potensi tersebut pemanfaatannya belumlah optimal. Sehingga dampaknya para nelayan masih hidup jauh dari taraf kesejahteraan. Kondisi ini ditambah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang pelarangan penangkapan lobster dan rajungan. Kondisi ini dinilainya sangat memberatkan buat nelayan, “Katanya berpihak pada nelayan, tapi mengapa justru regulasinya memberatkan.” kata Mbhak Titik.
Dikeluarkannya regulasi tentang pelarangan penangkapan lobster dan rajungan satu sisi tepat untuk menjaga kelestarian kedua komoditas perikanan tersebut, namun di lain sisi kebijakan tersebut tidak berpihak kepada nelayan. Selain karena keterbatasan alat tangkap, kapal dan proses perijinan untuk melaut.
Terhadap kondisi tersebut, dirinya berharap agar pemerintah pusat maupun daerah secara serius menangani permasalahan ini, sehingga kesejahteraan para nelayan dapat ditingkatkan. “Saya sangat prihatin melihat perkampungan nelayan, bagaimana tidak? di jaman seperti sekarang ini masih ada masyarakat kita yang jauh dari taraf kesejahteraan, untuk itu peran pemerintah sangat penting mengatasi permasalahan ini,” tandasnya. (KS/YD)
