Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com – Pemerintah Kabupaten Sumbawa berencana untuk melakukan penyaluran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW) melalui PT BPR NTB (Perseroda).
Rencana ini mulai dibahas bersama pihak terkait yang dipimpin oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, Selasa (21/07/2026) di Lantai I Kantor Bupati.
Rakor diikuti oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Direktur Utama PT BPR NTB (Perseroda) beserta jajaran, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai langkah awal untuk membahas rencana kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan PT BPR NTB (Perseroda) dalam penyaluran gaji PPPK, baik bagi pegawai penuh waktu maupun pegawai paruh waktu.
Selain membahas aspek teknis penyaluran gaji, pertemuan ini juga menjadi forum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan PT BPR NTB (Perseroda) dalam mendukung pelayanan kepada aparatur pemerintah.
Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, menyampaikan bahwa kerja sama yang direncanakan tidak hanya berorientasi pada mekanisme penyaluran gaji PPPK, tetapi juga diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi pembangunan daerah.
“Kerja sama ini diharapkan dapat semakin memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan PT BPR NTB (Perseroda),” ujarnya.
Wakil Bupati menambahkan, keberadaan PT BPR NTB (Perseroda) sebagai bank milik daerah diharapkan tidak hanya berperan sebagai mitra dalam layanan keuangan pemerintah, tetapi juga mampu memberikan pendampingan dan akses pembiayaan yang bermanfaat bagi para PPPK serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sumbawa.
Menurutnya, apabila kerja sama ini dapat diwujudkan dengan baik, maka manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh para aparatur, tetapi juga akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Di sisi lain, peningkatan aktivitas usaha PT BPR NTB (Perseroda) juga diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan dividen yang diterima Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagai pemegang saham.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa menunjukkan komitmennya untuk terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk badan usaha milik daerah, dalam menghadirkan layanan yang semakin efektif, efisien, dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat serta pembangunan daerah secara berkelanjutan. (KS)
