Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com – Rapat Forum Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDAT) Kabupaten Sumbawa digelar Selasa (21/5/2024) di Pantai Ai Lemak. Kegiatan ini merupakan kerjasama pemerintah Kabupaten Sumbawa bersama Yayasan Plan International Indonesia dalam Water for Women Project (WfW) berketahanan iklim, berkesetaraan gender dan inklusi sosial.
Ketua Forum PSDAT, Muttaqin menyampaikan pertemuan ini dalam rangka membahas berbagai langkah strategis yang akan diambil dalam menghadapi persoalan krisis air sebagai dampak perubahan iklim di Kabupaten Sumbawa.
“Kita hadapi laju iklim mikro yang mulai berdampak pada berbagai bidang. Hujan turun tidak merata, dan petani merugi. Langkah pentahelix perlu kita lakukan kedepan,” kata Muttaqin.
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (PU) ini menyebutkan, kontribusi forum pengelolaan sumber daya air sangat diperlukan. Terutama memberi masukan atas berbagai persoalan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
“Aksi kolaborasi penanaman pohon perlu lebih banyak kita lakukan. Karena kerusakan lingkungan terutama penanaman monokultur sebabkan tutupan lahan berkurang,” sebutnya.
“Kita harus perkuat edukasi kepada masyarakat agar sama-sama menjaga hulu daripada wilayah penyangga Daerah Aliran Sungai (DAS) Batulanteh dan Moyo,” imbuhnya.
Forum Pengelolaan Sumber Daya Terpadu (PSDAT) adalah upaya yang ditujukan untuk meningkatkan perencanaan, pengembangan dan pengelolaan air, lahan dan sumber daya demi tercapainya kesejahteraan.
Hal ini adalah bentuk upaya bersama antara pemerintah daerah dengan stakeholder lainnya untuk bersama- sama membangun manajemen sumber daya air terpadu agar masyarakat yang mengalami permasalahan air bersih semakin berkurang.
Sebab di beberapa wilayah di Kabupaten Sumbawa, air bersih menjadi sesuatu yang mahal dan cukup sulit untuk diperoleh seperti wilayah pesisir. Tapi ada juga wilayah yang kelebihan air karena populasi penduduk yang memanfaatkan sedikit seperti di Kecamatan Lunyuk.
Hal tersebut tidak lepas kondisi perubahan iklim dan mempengaruhi lokasi tempat tinggal beberapa masyarakat cukup jauh dari sumber air seperti di daerah pegunungan yang tidak memiliki sungai atau di wilayah- wilayah yang kering karena kontur tanah yang tidak begitu subur.
“Kerjasama kita semua sangat diperlukan. Kita miliki potensi air tawar seperti di SPAM Ai Ngelar. Kita sudah ajukan ke pusat semoga segera bisa terealisasi,” jelasnya.
Masalah air bisa menjadi potensi dari hulu ke hilir. PSDAT diharapkan bisa menghasilkan masukan dan rekomendasi kebijakan terkait solusi kedepan, apa rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan kedepan,” harap Muttaqin.
Selain itu, forum ini adalah untuk memperkuat sinergi atara semua unsur dan elemen yang terlibat di dalam pengelolaan sumberdaya air.
“Berbicara sumberdaya air itu semua elemen dan setiap orang berkepentingan. Berdasarkan data BWS bahwa Sumbawa memang terjadi defisit kebutuhan akan air dengan ketersediaan yang ada,” ujarnya.
Hal itu artinya, masih ada kekurangan air bersih maka tidak heran jika musim kemarau BPBD melakukan droping air bersih untuk air minum maupun untuk kebutuhan lainnya.
Keberadaan forum ini memperkuat sinergitas program dari masing-masing sektor yang terlibat.
“Kita lebih bersinergi dalam upaya wujudkan pengelolaan sumberdaya air yang terpadu baik untuk mencegah kekurangan atau mengatasi kekurangan air di musim kemarau dan juga mengatasi overflow di musim hujan,” kata Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Wahyu Indra Jaya.
Dampaknya bisa dilihat saat musim hujan banjir dan di musim kemarau terjadi kekeringan.
“Pergeseran musim hujan terjadi di Labangka hingga Maronge. Peningkatan suhu pada siang hari juga cukup tinggi. Sumbawa masuk urutan 10 nasional suhu panas. Mari satukan komitmen bersama melalui berbagai program lintas sektor,” kata Wahyu.
Dalam PSDAT telah mempertemukan semua pihak-pihak yang berkaitan dengan air dan sanitasi, di antaranya pihak yang berada di level nasional seperti Balai Wilayah Sungai (BWS), Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS), Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kemudian pihak yang memegang peran diprovinsi, seperti Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi, serta dinas yang ada di Kabupaten Sumbawa.
Hal menarik dalam komposisi stake- holders PSDAT ini adalah keberadaan perwakilan disabilitas, organisasi perem- puan, NGO lokal, dan perguruan tinggi setempat.
Para perwakilan disabilitas ini diberikan ruang untuk dapat menyam- paikan harapan dan pengalamannya yang berkaitan dengan air dan sanitasi. Sehingga, apapun yang menjadi hasil dalam setiap kegiatan sangat memper- timbangkan aspek inklusi dan kesetaraan.
Dari beberapa kegiatan yang sudah dilakukan dalam setahun terakhir ini sambung Wahyu, memang setahun ini waktu yang sangat singkat untuk mengevaluasi keberadaan sebuah forum.
Namun, beberapa kegiatan yang kita lakukan itu sudah memberikan gambaran bahwa forum ini bisa berbuat lebih kedepannya nanti.
Setahun terbentuk, ada beberapa kegiatan sudah kita lakukan termasuk terakhir penanaman pohon bibit di B8atu Dulang, penanaman mangrove di Desa Labuhan Kuris, di Desa Pulau Bungin,di Kaung.
“Jadi ini kita ingin semua anggota PSDAT berada pada satu frekuensi pemikiran yang sama, bahwa kebutuhan akan air itu adalah abadi. Pasalnya, kita tidak bisa hidup tanpa air, maka air yang terbatas ini harus bisa sama-sama kita nikmati, tanpa ada yang merasa kekurangan dan berkelebihan,” pungkas Wahyu.
Tantangan dalam memenuhi kebutuhan akan air sebagai hak dasar warga negara tertuang dalam tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) ke- 6 Akses Air Bersih dan Sanitasi (Clean Water and Sanitation).
Mendorong perencanaan, penganggaran dan pembiayaan akses kebutuhan air bersih bisa dilakukan oleh forum PSDAT dengan skema pentahelix yaitu menyatukan semua stakeholder di lingkup pemerintah daerah kabupaten, provinsi hingga keterwakilan pemerintah pusat di daerah NTB, akademisi, Forum DAS Provinsi NTB, Forum Penanggulangan Resiko Bencana Provinsi NTB, Kecamatan, Desa, kelompok perempuan, TP- PKK, Kelompok/komunitas, masyarakat pemerhati air, swasta dan lain-lain.
“PSDAT ini dibentuk di Kabupaten Sumbawa sesuai rekomendasi dari hasil riset kolaborasi yang dilakukan Monash University Australia dan Yayasan Plan pada 2022,” Demikian disampaikan Provincial Coordinator NTB – Water for Women Project Yayasan Plan International Indonesia, Jatmoko.
Ia menyampaikan rangkaian workshop pengelolaan sumberdaya air digelar untuk berkoordinasi dengan para pihak.
PSDAT memastikan terwujudnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Berkesetaraan Gender dan Inklusi sosial di Kabupaten sumbawa hingga kebutuhan dan akses layanan dasar terhadap kebutuhan air terpenuhi tanpa terkecuali atau dikenal dengan istilah no one left behind yang didukung dengan pengelolaan sumber daya air.
“Proses yang kami lakukan kemarin melalui 5 pilar PSDAT yaitu perkuat konservasi sumber daya air, pemanfaatan sumber daya air, manajemen daya rusak, Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA), peranan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya alam,” sebut Koko akrab disapa.
Selanjutnya, pertemuan ini digagas untuk mendapatkan masukan. Memperkuat rencana aksi kolaborasi kedepan untuk bergerak bersama. (KS)
