DPW FKBPPPN NTB Minta Mendagri Evaluasi Plh Direktur PolPP dan Linmas

Date:

Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) minta agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengevaluasi terhadap kinerja PLH.Direktur PolPP&Linmas beserta segenap jajaran dan staffnya.

Menurut Ketua DPW FKBPPPPN NTB, Mifta Iksan, mereka telah melakukan tindakan Inkonsisten dalam membuat, menerbitkan dan melayangkan Surat Mekanisme Pengangkatan Pegawai Non PNS Polisi Pamong Praja menjadi ASN kepada KemenPAN&RB.

“yang mana pada dasarnya inti dari isi surat tersebut bertentangan dengan isi dari surat sebelumnya yaitu Surat Usulan Formasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Polisi Pamong Praja yang dibuat dan dilayangkan kepada KemenPAN&RB,” jelasnya.

Lanjut Mifta, surat yang di buat oleh PLH.Direktur PolPP&Linmas dengan Nomer : 800.1.2.1/5579/SJ tanggal 18 Oktober 2023 ditanda tangani oleh Dr.H.Suhajar Diantoro, M.Si a.n. Menteri Dalam Negeri selaku Sekretaris Menteri, yang dilanjutkan dengan berkirim surat berikutnya Nomor : 8/PPL/TU/2024 tanggal 04 Januari 2024 ditanda tangani oleh Edi.S.Nasution, SE, MAP selaku Plh. Direktur PolPP&Linmas.

Ternyata lanjutnya, apa yang menjadi inti dari isi surat tersebut Inkonsisten dan terkesan mereka tidak memahami perundang-undangan atau patut diduga ingin melawan apa yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, yang mana apa yang diamanatkan dalam Pasal 255 yang pada intinya Satpol-PP adalah Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melakukan Penegakan Perda dan Perkada (Penegak Hukum).

Kemudian, dilanjut di pasal selanjutnya yaitu Pasal 256 UU Nomor 23 Tahun 2014 yang pada intinya mengatur tentang sumber daya manusia aparatur Polisi Pamong Praja adalah Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya diamanatkan juga didalam Pasal 1 ayat 5 Permendagri No.16 tahun 2023 di jelaskan pada intinya bahwa Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

“maka dari itu Kementerian Dalam Negeri agar dengan segera mengevaluasi kinerja Plh. Direktur PolPP&Linmas beserta jajaran dan staff di lingkungan Direktorat PolPP&Linmas Kemendagri dalam hal terkait mekanisme penyelesaian pengangkatan Pegawai Non PNS Polisi Pamong Praja dikaitkan dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 66 UU No.20 Tahun 2023 tentang ASN yang pada intinya Penataan Pegawai Non ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024,” tegasnya.

Ditambahkan, bahwa FKBPPPN siap melaksanakan penyampaian pendapat dimuka umum/aksi damai sesuai apa yang diamanatkan dalam Pasal 28 UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Perkap No.9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

“Yang mana akan kami agendakan kembali di depan kantor Kementerian Dalam Negeri dalam waktu dekat ini jikalau Menteri Dalam Negeri tidak segera mengevaluasi terhadap kinerja PLH.Direktur PolPP&Linmas beserta segenap jajaran dan staffnya terkait mekanisme pengangkatan Pegawai Non PNS Polisi Pamong Praja menjadi Pegawai Negeri Sipil,” pungkasnya. (KS)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Share post:

iklan DPRD iklan caleg

Populer

More like this
Related

Pelayanan Truk Sampah Libur Saat Lebaran, Dinas LH Siapkan Kontainer di Sejumlah Titik

Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com - Pelayanan sampah rutin menggunakan dump...

Dikes Sumbawa Atensi Peningkatakan Kasus DBD

Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com - Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD)...

Pemda Sumbawa dan Plan International Indonesia Gelar Musrembang Tematik Penanganan Perubahan Iklim

Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com - Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Panjang...

Diskominfotiksan Sumbawa Bakal Gelar Pelatihan GTA Bagi ASN

Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com - Setelah sukses menggelar pelatihan secara...