Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com – Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa – Abdul Rafiq mengungkapkan, saat ini masih terdapat sejumlah Puskesmas yang tidak melayani pasien dengan menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk berobat.
“Banyak kasus yang terjadi di lapangan termasuk juga beberapa waktu lalu saya mendapat kasus disalah satu puskesmas terkait dengan penerimaan SKTM,” ungkapnya kepada wartawan, belum lama ini.
Dijelaskan Rafiq-akrabnya disapa, sebelumnya DPRD Sumbawa telah sepakat terkait SKTM yang bisa digunakan mulai puskesmas hingga rumah sakit.
“Kami sudah bersepakat di Banggar, kebetulan saya yang pimpin rapatnya. Masalah SKTM harus di mulai dari puskemas, lanjut ke rumah sakit. Bahkan kami sekarang mendorong pemerintah daerah untuk MoU dengan rumah sakit provinsi. Alhamdulillah pak gubernur sudah mengambil langkah maju merespon itu. Rumah sakit provinsi bisa pakai SKTM,” jelasnya.
Namun anehnya lanjut Rafiq, di beberapa puskesmas masih ditemukan beberapa kasus yang tidak menerima SKTM dengan alasan takut overload.
“Ini lucu. Ngapain kepala puskesmas takut overload, tidak usah dia pikirkan anggaran. Kami sudah siapkan anggaran disini. Kasihan masyarakat. Kaitan dengan orang itu mampu atau tidak, bukan urusan puskesmas. Ada desa yang menerbitkan itu. Masalah adalah sekarang pasien SKTM harus bisa dilayani di Puskesmas. Lucu juga, pemda siapkan anggaran, tapi puskesmas bilang tidak bisa,” sesalnya.
Untuk itu, ia meminta kepada Pemda Sumbawa agar segera menertibkan puskesmas yang tidak melayani SKTM. Begitu pula dengan Dinas Kesehatan agar membuat surat edaran terkait penggunaan SKTM di puskesmas.
“Yang jelas, saya tidak mau ada masyarakat saya menjadi korban. Apalagi penyakitnya emergency, dan dibutuhkan penanganan cepat. Saya berharap kepada Dikes untuk membuat surat edaran bahwa bisa menggunakan SKTM di Puskesmas. Saya ketok anggarannya kemarin,” tegas Rafiq.
Jika nantinya masih ditemukan ada oknum puskesmas yang mengabaikan penggunaan SKTM ini, Ragiq meminta untuk ditindak secara tegas.
“Andaikan ditemukan ada oknum di puskesmas yang abai terharap itu, tidak lanjut saja. Ngapain kita pasang orang-orang tidak punya hati untuk bekerja. Kemarin saya kawal kasus. Kalau anggaran kurang bisa kita ajukan di APBD Perubahan. Tapi jangan batasi sampai sekian saja. Apakah kita mau suru mati orang,” tandasnya. (KS)
