Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com – Tenaga kesehatan (Nakes) di Kecamatan Lape, menaruh harapan besar kepada pasangan Jarot – Mokhlis jika ditakdirkan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa periode 2020-2024. Hal ini disampaikan oleh Nurilahi Diningsih warga Dusun Kerato, Desa Lape, Kecamatan Lape, Sabtu (21/11/2020) di rumahnya.
Nurilahi Diningsih telah mengabdi sebagai tenaga kesehatan di Puskesmas selama 10 tahun lebih. Status kepegawaiannya hanya sebagai tenaga sukarela, dengan upah tidak seberapa.
Perempuan kelahiran 1990 tersebut sangat berharap dengan program kerja yang ditawarkan oleh pasang dengan jargon Sumbawa Maju itu. Terutama program di bidang kesehatan, menurnya program tersebut akan dapat mensejahterakan tenaga kesehatan terutama yang masih berstatus sukarela.
“Harapan terutama untuk tenaga kesehatan, kebetulan saya ini tenaga kesehatan harap dalam dilihat bagaimana tenaga kesehatan karena selama ini tidak sesuai pekerjaan dengan apa yang apa kami dapat. Kami sangat berharap kepada bapak Jarot – Mokhlis,” ungkapnya.
Tidak muluk-muluk, perempuan dua anak ini, hanya meminta status kepegaiannya diperjelas. Jika tidak bisa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), setidaknya para tenaga kesehatan yang masih sukarela diangkat mejadi tenaga honorer yang diangkat menggunakan Surat Keputusan (SK) Bupati.
“Saya sukarela 10 tahun setidaknya kalau tidak bisa diangkat menjadi PNS, minilal menjadi honorer diangkat dengan SK, supaya ada pegangan kita. Supaya ada guna kita sekolah. 700 sebulan saja ada harga. Ada kita pegang SK sebagai bukti kita sebagai tenaga kesehatan. Saya yakin Jarot-Mokhlis akan memperhatikan itu,” harapnya.
Selama menjadi sukarela, dirinya bersama tenaga kesehatan sukarela lainya, hanya mendapat upah Rp. 2.500 per piket. Uang tersebut merupakan sumbangan sukarela dari PNS yang ada ditempat mereka bekerja. “Saya bidan. Uang piket hanya dari kerelaan dari PNS saja. Hanya 2.500 per piket. Itupun dari sekukarelaan dari PNS. 24 jam sekali piket. Makanya saya terus terang. Hanya nama saja yang kami dapat. Sementara uji kompetensi, perpanjangan STR perpajangannya menggunalan biaya. Sementara tidak ada yang kami dapat,” keluhnya.
“Makanya saya pilih jarot mukhlis karena programnya. Pokoknya lihatlah kami ini tenaga kesehatan ini. Sekarang sudah pindah ke BKKBN sebagai sukarela juga. 10 tahun di puskesmas tidak dapat apa apa,” terangnya.
Selain mendapatkan upah yang sangat minim, selama menjadi tenaga sukarela, dia hanya diberikan nota dinas sebagai pelengkap administrasi kepegawainnya. Dalam nota dinas tersebut, dicantumkan nama tenaga kesehatan dan tahun dimulainya bekerja. Tidak ada menyebutkan jumlah upah.
“Kita cuma diberikan nota dinas yang ditanda tangani bupati sebagai bukti kita bekerja sebagai tenaga kesehatan. Di nota dinas hanya tercantum nama kita dan tahun mulai kita bekerja. Masalah honor tidak ada perubahan. Nota dinas tidak ada pengaruh dengan kesejahteraan. Kami sangat berharap dengan Jarot Mokhlis. Berharap nota dinas ini berubah jadi SK,” harapnya. (KS/aly)
