Oleh. Nur Rahmawati, SH
(Praktisi Pendidikan)
Belum selesai tugas kita bersama dalam menghadapi pandemi. Ancaman ledakan kasus di era new normal semakin gelisah dirasakan. Menilik dari jumlah yang semakin meningkat, menjadikan setiap dari kita terus waspada dan cermat bertindak menentukan sikap. Apalagi adanya klaster baru OTG millenial menambah keresahan.
Dilansir dari CNNIndonesia.com, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto menyatakan, pasien dengan status OTG sama sekali tak merasakan keluhan dan tak merasakan sakit apapun meski sudah dinyatakan positif Covid-19.
“Secara keseluruhan sebagian kasus baru yang kita dapatkan pada hari ini adalah kasus baru yang tidak ada indikasi untuk dirawat di rumah sakit,” kata Yurianto dalam konferensi persnya di Kantor BNPB, Jakarta, Minggu (12/7).
Jika diperhatikan bersama, justru ini yang lebih membahayakan. Kenapa? Karena OTG tetap dapat menularkan kepada orang lain, terlebih tidak perlu dirawat/diisolasi. Sehingga mengancam bagi orang yang daya tahan tububnya lebih rendah. Jadi tidak heran jika lonjakan kasus terus meningkat. Ditambah new normal yang diberlakukan pemerintah, menjadikan 1000 an lebih perminggu angka lonjakannya.
Melangsir dari CNNIndonesia.com, Diketahui, jumlah kasus positif virus corona (Covid-19) di Indonesia mengalami penambahan sebanyak 1.681 orang per Minggu (12/7). Sehingga, total pasien positif corona di Indonesia secara kumulatif mencapai 75.699 kasus. kata Achmad Yurianto, Minggu (12/7).
Tentu, ini tidak bisa dianggap main-main. Jika kemampuan suatu negara dalam mengatasi persoalan dirasa meragukan, maka bagaimana rakyat ini dapat berharap?. Alhasil kegelisahan yang dirasapun tak tau sampai dimana penyelesaianya?
Lantas apa yang salah dengan semua ini? Mengapa sampai saat ini, pemerintah belum mampu memberikan kejelasan dalam penanganannya, justru mengeluarkan kebijakan yang berdampak meluasnya penyebaran Covid-19. Seperti di Jakarta, banyak OTG tidak menyadari bahwa telah membawa virus jika tidak dilakukan pemeriksaan.
Dikutip dari Metro.co, Gubernur Anies Baswedan menyatakan, “Dia tidak sadar bahwa sudah terekspos. Artinya kalau saja mereka tidak kami datangi, tim puskesmas tidak melakukan testing, barangkali yang bersangkutan tidak pernah merasa bahwa positif, bahwa dia membawa virus Covid-19,” ujar Anies dalam video yang ditayangkan di akun Youtube Pemprov DKI Jakarta pada Ahad, 12 Juli 2020. “Berbeda kalau positif yang kita temukan adalah yang sakit, yang datang ke Rumah Sakit, datang ke puskesmas.”(12/7).
Kemudian, apa yang melandasi diberlakukannya kebijakan yang berdampak bertambahnya kasus Covid-19?. Kalau dianalisa lebih dalam, pengambilan kebijakan new normal disebabkan karena faktor ekonomi negeri yang semakin merosot. Kelumpuhan ekonomi ini menjadikan banyaknya para investor dan pengusaha menuntut agar segera diberi kelonggaran dalam beroperasi. Ini tentunya dipandang tidak benar, karena lebih berpihak pada pemilik modal dan mengesampingkan keselamatan masyarakat.
Jika dipahami bersama, sistem negara kita menggunakan sistem kapitalisme yang menuntut keberpihakan pemilik modal di atas segalanya. Sehingga menjadi suatu kewajaran jika tuntutan pemilik modal sulit dihindari apa lagi ditolak. Sebagaimana banyak aturan-aturan yang dibuatpun banyak berpihak pada pengusaha, seperti UU Penanaman moda dan terbaru RUU Omnibus Law. Masihkah kita terus berharap pada sistem ini? Jika sudah banyak yang dilakukan minim keberpihakannya pada rakyat.
Sistem Tuntas Solusi
Negeri ini membutuhkan sistem yang memberikan jaminan penyelesaian atas segala persoalannya. Islam memberikan solusi tuntas akan hal ini, begitupun masalah pandemi, ekonomi, sosial, politik, dan lainya. Menghadapi masalah pandemi, Islam mampu menyelesaikan dengan tuntas
Pertama, Negara membuat kebijakan karantina atas penyakit yang menular. Dalam sistem Islam, negara mewajibkan setiap individu untuk memiliki kesadaran dalam melakukan karantina, karena mematuhinya bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Inilah yang membedakan antara negara sekuler dengan Islam. Jika saat ini rakyat kabur ketika diminta untuk karantina disebabkan ketidak tegasan dalam hal ini.
Kedua, Negara memberikan fasilitas kesehatan gratis dari pencegahan hingga pengobatan yang diberlakukan bagi yang muslim maupun nonmuslim, sehingga penjaminan ini menuntaskan penyakit yang mewabah. Serta memastikan ketuntasan penanganan.
Ketiga, dalam sistem kesehatan Islam, Negara juga menjamin ketersediaan obat-obatan bahkan melakukan penelitian dab pengembangan obat-obatan tersebut, tetapi juga memungkinkan melakukan persilangan teknologi guna mencari obat dan pencegahan penyakit.
Luar biasanya Islam dalam menuntaskan permasalahan bagaimana menekan jumlah kasus pandemi, serta tidak membebani rakyat atas tanggung jawabnya mengurusi urusan umat. Tentunya dengan menggunakan hukum Islam sebagai sandaran pengambilan keputusan. Semoga kita segera sadar dan bijak mengambil sistem Islam sebagai solusi tuntas permasalahan negeri. WalLâhu a’lam bi ash-shawâb.
