Bawaslu Sumbawa Nilai Pelaksanaan Coklit Berjalan Baik, Ini Beberapa Temuannya
Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumbawa, menilai pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat sejauh ini berjalan dengan baik.
Hal tersebut, disampaikan Koordinator Devisi (Kordiv) Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Sumbawa, Hamdan Syafi’i, S.Sos, kepada media ini, Senin (20/07/2020) di Sumbawa.
Dikatakan Hamdan, pihaknya telah melakukan pengawasan palaksanaan Coklit sejak tanggal 15 Juli lalu. Menurutnya, sejauh ini, Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) melaksanakan tugasnya dengan baik. Menerapkan protokol Kesehatan dalam proses pencoklitan.
“Pengawasan Coklit kami di wilayah kerja Bawaslu, Panwascam, Pengawas Desa dari tanggal 15 sudah d mulai di Kabupaten Sumbawa. Sampai hari ini berjalan dengan baik. Teman-teman PPDP juga melaksanakan tugas dengan baik, melaksanakan protokol kesehatan dalam proses Coklit,” jelasnya.
Sejauh ini lanjutnya, ada beberapa temuan di lapangan. Diantaranya, menyangkut Formulir A.A.2 KWK (Stiker) yang dititipkan kepada pemilik rumah, dan ada juga yang dititipkan kepada tetangganya. Berdasarkan aturan sambungnya, PPDP harus menempel sendiri stiker tersebut. Terhadap temuan itu kata Hamdan, pihaknya telah berkoordinasi secara lisan dengan KPU.
“Temuan kami hadapi di lapangan menyangkut dengan PPDP yang menitip stiker Form A.A.2 KWK dititip ke pemilik rumah. Ada juga dititip di tentangga. Di dalam aturan itu harus menempel sendiri,” terangnya.
“Berbeda ketika pemilik rumah tidak mengizinkan untuk menempel stiker itu di rumahnya. Kalau PPDP menitipkan itu yang kami tegur. Karena keberadaan stiker itu sangat bermakna ketika pengawaskan melihat stiker itu menempel berarti rumah itu sudah dilakukan pencoklitan,” sambungnya.
Hamdan menambahkan, dalam hal pengawasan pelaksanaan pencoklitan ini, pihaknya fukus pada tujuh item pengawasan. Diantaranya, memastikan PPDP berkeja sesuai protokol kesehatan, PPDP adalah orang yang di SK kan, mencoret orang yang tidak memenuhi syarat, mecoret orang yang pindah domisili, dan mecoret orang yang dipidana telah memiliki kekuatan hukum tetap.
“Itu beberapa hal yang fokus pengawasan kami. Secara kesimpulan, semua berjalan dengan baik,” pungkasnya. (KS/aly)
