Oleh: Diah Winarni, S.Kom
Kabarsumbawa.com – Publik dibuat terkejut, naiknya tagihan listrik bulan Juni 2020 menimbulkan pertanyaan. Pasalnya, PLN mengaku tidak menaikkan tarif dasar listrik. Alhasil banyak masyarakat yang mengeluhkan naiknya tagihan listrik selama pandemi Covid-19.
Merespons hal tersebut, PT PLN (Persero) menegaskan tidak ada kenaikan tarif listrik selama pandemi Covid-19. Direktur Human Capital Manajemen PLN Syofvie Felianti Roekman menilai, salah satu alasan membengkaknya tagihan sejalan dengan meningkatknya konsumsi listrik selama kebijakan beraktivitas dari rumah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan.
Praktisi Pendidikan (Guru)
PLN menggunakan tarif rata-rata penggunaan listrik bulanan selama tiga bulan sebelumnya atau sebelum PSBB diberlakukan, yakni periode Desember 2019-Februari 2020. Bisa jadi tingginya kenaikan tarif dikaitkan dengan subsidi silang bagi pengguna listrik daya 450 W dan 900 W, namun hal tersebut dibantah oleh PLN. Kenaikan tarif murni karena pemakaian tinggi saat masyarakat berkegiatan di dalam rumah selama pandemi.
Hal ini cukup membebani masyarakat karena perekonomian mereka yang belum stabil, apalagi para pekerja yang masih dirumahkan, sehingga cukup membingungkan bagaimana membayar tagihan listrik tersebut.
Apa yang dijaminkan pemerintah tentang tidak naiknya tarif dasar listrik selama pandemi Covid tidak terbukti, hal ini justru semakin membuat resah. Seharusnya pemerintah memberikan kemudahan bagi rakyat, karena sejatinya listrik adalah kebutuhan dasar yang merupakan hak bagi masyarakat apalagi dalam kondisi pandemi yang sulit ini.
Hal ini semakin memperkuat dugaan tentang liberalisasi (komersialisasi) listrik di negeri ini diperkuat dengan Undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Maka, tak heran bila TDL melambung tinggi.
Negara ibarat korporasi besar yang menjual listrik dengan harga selangit. Bukan sebagai pengurus rakyat yang berkewajiban menyediakan listrik dengan harga murah bahkan gratis.
Perhitungan saat ini harus dievaluasi oleh pihak PLN dan kementrian terkait, jangan sampai rakyat merasakan kesulitan berlipat lipat, ibarat pepatah sudah jatuh tertimpa tangga pula.
Islam Sebagai Solusi Hajat Rakyat
Sungguh Islam adalah agama yang paripurna. Akidah Islam melahirkan seperangkat aturan yang tak hanya komprehensif tapi juga solutif. Dalam pandangan Islam, listrik merupakan kepemilikan umum.
Pertama, listrik sebagai bahan bakar termasuk dalam katagori api (energi) yang merupakan milik umum.
Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu’alaihi wa Sallam, “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: padang rumput (kebun/hutan), air, dan api (energi).” (HR. Ahmad).
Hal tersebut termasuk di dalamnya berbagai sarana dan prasarana penyediaan listrik seperti tiang listrik, gardu, mesin pembangkit, dan sebagainya.
Kedua, batubara dan migas sebagai sumber energi yang digunakan untuk pembangkit listrik baik oleh PT PLN maupun swasta, juga merupakan milik umum. Sebagaimana disebutkan dalam hadits sebelumnya.
Karena menjadi kepemilikan umum, sumber energi seperti batubara dan migas jelas haram dikelola secara komersial oleh pihak asing dan swasta. Juga haram mengkomersilkan hasilnya seperti listrik.
Oleh karena itu, tata kelola kelistrikan negara tidak boleh melibatkan bahkan diserahkan secara komersial kepada pihak asing dan swasta. Dengan alasan dan dalih apapun. Karena menjadi tanggung jawab negara menjamin kebutuhan listrik setiap rakyatnya. Baik dari kualitas maupun kuantitas. Dengan harga murah bahkan gratis. Untuk seluruh rakyat, tanpa memandang kaya atau miskin. Muslim atau non Muslim.
Islam begitu sempurna mengurusi rakyatnya dalam pemenuhan hajat rakyat baik pokok maupun sekunder sesuai dengan tatanan syariat. Akankah kita terus bertahan dengan sistem saat ini, dimana sesungguhnya ada sistem lain yang lebih sempurna.
