Sumbawa Barat, KabarSumbawa.com – Stunting atau anak kerdil, bukan saja disebabkan kekurangan gizi yang koronis. Kurang baiknya pola asuh dan buruknya pola hidup, juga mempengaruhi tingginya angka stunting.
Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W Musyafirin, M.M menegaskan hal tersebut dalam sambutannya, saat membuka Rapat Kerja Teknis Pemetaan Program, Kegiatan dan Sumber Anggaran dalam Mendukung Konvergensi Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) di Hotel Grand Royal Taliwang, Selasa pagi (30/07).

Masalah Stunting ini, jelas Bupatia,m adalah masalah yang kompleks. Percuma menangani stunting melalui perbaikan gizi, sementara di sisi pola asuh kurang baik. Kemudian pola hidup juga sangat buruk. Karenanya, penanganan masalah ini butuh tindakan yang konvergensi dan cepat, karena bisa berdampak pada kurang berkualitasnya generasi yang akan datang.
“Kami (Pemerintah KSB) sendiri sangat memperhatikan masalah ini. Dengan berusaha mewujudkan daerah yang bersih dan sehat melalui sanitasi total berbasis masyarakat (STBM).” Jelas Bupati.
Bupati membeberkan, Pilar pertama STBM dan sudah sukses dilakukan KSB adalah bebas buang air besar sembarangan. Selanjutnya menjadi tugas bersama adalah mengkampanyekan pilar kedua sampai kelima. Pilar kedua adalah cuci tangan pakai sabun, ketiga pengelolaan air minum, keempat pengelolaan sampah rumah tangga dan pilar kelima pengelolaan limbah cair rumah tangga.
Selain itu, Peningkatan kualitas ekonomi masyarakat juga akan terus dilakukan. Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) dengan visi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat adalah bagian dari upaya menjawab masalah stunting.
‘’Alhamdulillah indeks kesehatan masyarakat KSB saat ini menjadi yang terbaik di NTB. Pemerintah Desa diharapkan mengintervensi masalah ini dengan dana desa,” imbuhnya.

Sementara itu, pejabat Kementerian Sekretariat Negara RI Sekretariat Wakil Presiden, G. Irwan Suryanto mengatakan, angka stunting di Indonesia tahun 2018 sebanyak 30,8 persen. Dimana Indonesia disejajarkan dengan negara-negara di benua Afrika terhadap persoalan ini. Nah, untuk menekannya, Pemerintah Pusat mengajak pemerintah daerah untuk bersama menekan stunting. Rapat kerja teknis ini dilaksanakan untuk memastikan program, kegiatan dan anggaran penanganan anak stunting dan pencegahannya bisa sampai ke kabupaten/kota hingga desa.(KS/yud)