Komisi IV DPRD Sumbawa Rekomendasikan Sengketa HI PLTD Boak Selesaikan di Disnakertrans

Date:

Sumbawa Besar, kabarsumbawa.com –
Selasa (20/02) mantan pekerja PLTD Boak mendatangi DPRD Sumbawa, untuk melakukan hearing bersama Komisi IV. Mantan pekerja tersebut mengadukan peelakuan perusahaan yang diduga memberhentikan karyawan tanpa memenuhi keajiban, seperti pemberian pesangon.
Dalam hearing yang dipimpin langsung ketua Komisi IV DPRD Sumbawa, Ida Rahayu, dan di menghadirkan perwakilan PLN Cabang Sumbawa serta perwakikan Disnakertrans Sumbawa.
Anggota Komisi IV DPRD Sumbawa, Andi Rusni menegaskan, tidak ada larangan bagi investor untuk berinvestasi di Kabupaten Sumbawa. Namun harus menghormati dan menghargai unsur pemerintah daerah setempat dan menjunjung ketentuan peeundang-undangan tang berlaku.
“Investor boleh datang. Tapi dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung. Harus saling menghargai dan menghormati. Jangan ketika ada persoalan mereka hanya¬† menampung, laporkan, tapitidak ada realisasi,” katanya menaggapi, ketidak hadiran kontraktor yang ditunjuk PLN dalam proyek PLTD Boak, dalam hearing tersebut.
Perwakilan pekerja, Abdul Haji, Ketua Institut Transparansi Kebijakan (ITK) mengatakan, persoalan perselisihan naker tersebut belum pernah sampaikan ke dinas terkait. Sebab persoalan ini cukup mendasar untuk dilakukan langkah taktis untuk lakukan hearing di DPRD Sumbawa. “Kami harap DPRD dapat selesaikan persoalan ini. Agar dinas tidak ulur waktu. Selama ini kerap ulur waktu,” katanya.
Ia meminta agar hearing tersebut ditunda sampai pihak-pihak yang berkepentingan dipastikan dapat hadir. “Pertemuan ini harus ditunda. Yang diundang tidak hadir. Yang hadir sekarang tidak punya kapasitas. Tidak bisa mengambil keputusan,” ujarnya, juga mengatakan, PHK yang dilakukan terhadap 4 karyawan tersebut dengan alasan bangkrut. Namun beredar kabar, baru-bari ini perusahaan merekrut karyawan baru.
Komisi IV DPRD Sumbawa, yang disampaikan Ketua komisi, Ida Rahayu mengatakan, persoalan tersebut tidak dapat selesaikan saat ini, karena pihak penentu kebijakan tidak hadir. Sehingga direkomendasikan untuk diserahkan ke Disnakertrans Kabupaten Sumbawa guna dilakukan mediasi.
“Kami berharap bisa diselesaikan secara sungguh-sungguh, jangan ada pihak yang merasa dirugikan terutama pegawai. Sering dengar perusahaan kalau PHK, katanya koleps. Agar tidak bayar pesangon,” katanya.
Ia menegaskan, proses mediasi musti tuntas dalan waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak rekomendasi dikeluarkan. (ks/adn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Share post:

iklan DPRD iklan caleg

Populer

More like this
Related

Dua Instruktur BLK Sumbawa Juara KKIN IX Regional Wilayah Barat 3, Satu Tembus Nasional

Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com - Prestasi gemilang diraih oleh Dua...

Pelayanan CT Scan RSUD Sumbawa Dialihkan ke RSMA

Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com - Pelayanan Computed Tomography Scan atau...

Wabup Beri Penjelasan Kasus Pengadaan Masker yang Seret Namanya

Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com - Kasus dugaan korupsi pengadaan masker...

Pemkab Sumbawa Pastikan Pengadaan Lahan Samota Tidak Sia-Sia

Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com - Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah melakukan...