lSumbawa Besar, Kabarsumbawa.com – Forum Bisnis Kehutanan Berbasis
Msyarakat yang diselenggarakan di Sumbawa rabu (19/07) yang bertempat
di ruang aula kantor bupati Sumbawa. Kegiatan yang bertujuan untuk
memperkuat kerja sama lintas Pemerintah, masyarakat dan swasta dalam
rangka membangun bisnis perhutanan berbasis masyarakat di provinsi
NTB.
Keberadaan Jaringan Madu Hutan Sumbawa (JMHS) yang memperkuat
kelompok-kelompok masyarakat dan koperasi petani madu hutan untuk
memproduksi, memasarkan dan juga berbagai Teknik dan pengalaman yang
juga merupakan salah satu daya tarik penting di Sumbawa.
Forum tersebut merupakan inisiatif Bersama antara Kementrian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan(KLHK), Pemerintah Provinsi NTB serta
Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
Memperkuat peran Kesatuan Pengelolah Hutan Produksi (KPHP) di Sumbawa
sebagai inkubator bisnis bagi IKM yang memanfaatkan komoditi Hasil
Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan ekowisata, merupakan salah satu fokus
penting forum bisnis tersebut. Saat ini KPHP Batulanteh telah
mempelopori pembangunan berbagai kegiatan bisnis berbasis masyarakat
di Sumbawa yang telah memanfaatkan HHBK seperti madu hutan, madu
trigona dan kemiri untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang tinggal
di Wilayah KPHP. Kini KPHP Batulanteh tengah mengembangkan bisnis
ekowisata.
Dalam acara tersebut, KLHK menawarkan beberapa bentuk dukungan dan
kerjasama dengan suatu pendekatan integratif yakni, penguatan
kapasitas KPH sebagai pendamping dan inkubator bisnis berbasis
masyarakat, penguatan kelembagaan kelompok usaha berbasis masyarakat
dalam skema perhutanan sosial, pengembangan klaster industry berbasis
madu dengan dengan mengintegrasikan industry inti dan industry
pendukung. Pendanaan usaha usaha perhutanan berbasis masyarakat
melalui dana bergulir dari BLU pusat P2H, juga merupakan salah satu
penawaran KLHK. Dengan cara ini, KPH menjadi lokus kerja bagi
pembangunan perhutanan sosial, bisnis berbasis masyarakat, klaster
industry dan pendaan.
Direktur KPHP KLHK, Dr. drasospolino Muhtar., mengatakan bahwa KPH
yang merupakan unit pengelola kawasan hutan di tingkat tapak penting
untuk ditingkatkan kapasitasnya dalam hal pengembangan Usaha
Masyarakat Kecil Menengah (UMKM),
“Karena KPH lah lembaga yang hadir di tingkat tapak untuk mendampingi
masyarakat yang tinggal di wilayah KPH” katanya.
Direktur Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat (BUPSHA) KLHK,
Ir. Hargyono, MSc, mengatakan bahwa pemertintah telah menetapkan
target sebesar 12.7 juta hektar untuk perhutanan sosial dan masyarakat
yang tinggal di wilayah kerja KPH dapat memanfaatkan hutan melalui
berbagai skema sosial yakni, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman
Rakyat, Hutan Desa dan Kemitraan.
Dari segi pengelolahan dan pemasaran hasil hutan, Direktur
Pengelolahan Dan Pemasaran Hasil Hutan, Dr. Rufi’ie, mengatakan,
dengan mengembangkan klaster industry akan memudahkan UMKM mengakses
pasar, meraih nilai tambah produknya dan efisiensi produksi dan
pemasaran.
“selajtunya bentuk bantuan KLHK dalam pengembangan klaster industry
dapat berupa perumusan peta jalan klaster industry, inovasi dan
aplikasi teknoligi tepata guna serta kerja sama dengan lembaga
pendukung seperti Badan Penelitian dan Pengembangan (LITBANG) KLHK”,
katanya.
Dalam membangun bisnis kehutanan berbasius masyarakat tentu
menggunakan dana yang besar, Karena seringkali IKM mengalami kesulitan
dana untuk mengembangkan usaha.
Menyikapi hal tersebut, BLU P2H menawarkan akses terhadap dana
bergulir bagi IKM kehutanan dengan skema pinjaman lunak. Dana bergulir
juga dapat dimanfaatkan oleh perorangan yang tergabung dalam KTH dan
serikat dan terikat perjanjian dengan KPH.
“kini kami juga menawarkan dana bergulir bagi kegaiatan on farm atau
kegiatan produksi hasil hutan melalui agroforestry maupun off farm
atau secara tidak langsung menghasilkan nilai tambah terhadap kegiatan
on farm”, kata Kepala BLU Pusat P2H, Ir. Agus Isnanto Rahmadi, MSc.
Lanjut Agus, BLU Pusat P2H siap bekerjasama dengan KPH di NTB dalam
mengembangkan UMKM Kehutanan yang sekaligus meningkatkan fungsi
sosial, ekonomi dan ekologi hutan di wilayah KPH.
Dalam Forus Bisnis tersebut, BLU pusat P2H menandatangani nota
kesepakatan dengan dua KPHP Batulanteh dan Empang Pelampang dalam
rangka menyiapkan calon penerima dana bergulir dari BLU pusat P2H.
Acara forum tersebut juga di hadiri oleh pihak swasta yakni, PT Niaga
Jakarta yang telah siap membeli produk madu, serta PT Wira Usaha Lebah
Kreasi Bali yang siap memproduksi dan mengekspor beeswax dari madu.
Kedua pihak ini telah menandatangani nota kesepakatan dengan jaringan
KPH sumbawa yang terdiri dari 9 KPH di Sumbawa Serta Jaringan Madu
Hutan Sumbawa. Sebelumnya 9 KPH di Sumbawa telah menandatangi
kesepakatan untuk melakulan koordinasi dalam rangka pembelajaran,
produksi dan pemasaran Madu Hutan Sumbawa.
Bupati Sumbawa melalui Sekretaris Daera Drs. H Rasyidi, sekali
pemerintah kabupaten Sumbawa, menyambut baik penyelenggaraan Forum
Bisnis Kehutanan Berbasis Masyarakat. Mengingat meski kewenangan
kebijakan kehutanan ada di tingkat provinsi, namun penerimah dampak
pengelolahan hutan adalah masyarakat kabupaten, sehingga pemerintah
kabupaten sangat mendukung kegiatan pengelolahan hutan lestari
berbasis masyarakat. (KS/aly)
