Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Sumbawa Besar, Kabar Sumbawa-Guna mengantisipasi terjadinya permasalahan pendistribusian pupuk khususnya pupuk bersubsidi di tingkat distributor maupun pengecer, Dinas Pertanian tanaman pangan dan hortikultura Kabupaten Sumbawa menggelar pertemuan dengan distributor dan pengecer pupuk, Pertemuan tersebut bertujuan membahas berbagai permasalahan yang sering muncul ke permukaan, seperti sering tidak tercatatnya proses pendistribusian pupuk dari pengecer ke kelompok tani, sehingga membuat beberapa kelompok tidak mendapatkan pupuk, bahkan di sejumlah daerah ada yang menjual pupuk bersubsidi di atas harga eceran Tertinggi (HET).
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Ir Talifuddin, M. Si mengatakan, setiap tahun terjadi kekurangan pupuk dimana kebutuhan akan pupuk selalu meningkat, sementara jatah pemakaian pupuk 61% di Kabupaten Sumbawa menurun. Ditambah lagi dengan meningkatnya luas areal tanam untuk jagung secara signifikan yang dulunya luas areal tanaman jagung hanya 41 ribu hektar, akan tetapi pada tahun 2016 meningkat dua kali lipat, artinya bahwa pemakaian pupuk pun semakin meningkat, bukan hanya jagung bahkan padi juga ada peningkatan seiring dengan adanya percetakan sawah baru.
Dikatakan, adanya program upsus (upaya khusus) dimana pemerintah pusat mengamanatkan luas areal tanam dari tahun ke tahun harus terjadi peningkatan, sementara jatah pupuk untuk Sumbawa juga ditambah. Pada dasarnya ada penambahan kuota pupuk, akan tetapi hal itu tidak sebanding dengan luas areal tanam yang meningkat tajam.
Menurut Talif, dulu hanya Kecamatan Utan yang melakukan penanaman jagung di musim kemarau akan tetapi pada tahun ini hampir semua kecamatan melakukan penanaman dikarenakan harga jagung sendiri sudah stabil, sehingga hal itulah yang membuat para petani semakin mempunyai semangat untuk melakukan penanaman jagung, tentunya kebutuhan akan pupuk terus bertambah, dari dasar itu pertemuan ini dilakukan guna membicarakan dan mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi.
Ditambahkan, permasalahan pupuk sering terjadi di tingkat pengecer dan distributor, oleh karena itu jangan sampai ada kelompok yang mendapatkan pupuk 100% dikarenakan kuota akan pupuk beraubsidi tidak akan cukup ditambah lagi adanya pengurangan jatah pupuk bersubsidi, jika seandainya ada kelompok yang mendapatkan jatah pupuk sesuai dengan rdkk maka dapat dipastikan ada kelompok yang tidak mendapatkan jatah pupuk, oleh karena itu pembagian pupuk tidak harus sesuai dengan RDKK.
Menurut Thalif, salah satu solusi dari permasalahan tersebut yakni dengan menertibkan administrasi para pengecer, pada dasarnya pendistribusian pupuk dari pengecer itu tidak ada administrasinya atau tidak tercatat sehingga hal itu menyebabkan ada beberapa kelompok yang tidak mendapatkan jatah pupuk. Hal itu sangat penting untuk dicatat dan dibukukan sebagai bukti kalau pendistribusian pupuk sudah terbagi kepada semua kelompok atau petani.
Selain itu Talif mengingatkan distributor dan pengecer untuk tidak menjual pupuk bersubsidi diatas harga HET, karena hal itu telah melanggar aturan, pengawasan pupuk bukan hanya dari dinas pertanian saja akan tetapi di dalam tim pengawas pupuk tersebut ada dari Kepolisian, TNI dan Kejaksaan, sehingga diharapkan kepada para distributor maupun pengecer dalam hal pendistribusian sampai pada harga harus sesuai dengan mekanisme dan jangan sampai berurusan dengan hukum.
Talif menegaskan, jika terjadi permasalahan di tingkat distributor maka dinas akan memberikan rekomendasi untuk tidak dipakai distributor yang bermasalah tersebut, karena hal itu telah dianggap memperlambat proses pendistribusian pupuk. (KS/001)
