Ketua Komisi IV DPRD Sumbawa
Sumbawa Besar, Kabar Sumbawa— Dari 6 desa yang dipilih untuk mengisi kegiatan resesnya, yakni Desa Pelat, Desa Kerato, Kerekeh, Sampar Maras, Jorok dan Desa Badas. Pada prinsipnya masalah pertanian dan pembangunan infratruktur masih menjadi usulan utama yang disampaikan masyarakat.
Anggota DPRD Sumbawa dari Partai Amanat Nasional juga Ketua Komisi IV DPRD Sumbawa, Ida Rahayu, BA mengatakan, kegiatan turun ke lapangan melalui reses yang dilaksanakan adalah untuk menjaring aspirasi masyarakat. Sehingga program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah benar-benar menjadi kebutuhan dan harapan masyarakat. Masyarakat pada umumnya mengusulkan pembangunan jaringan irigasi, jalan usaha tani termasuk pembangunan infrastruktur jalan. “Kami telah mengiventarisir usulan masyarakat baik usulan kategori skala kecil, sedang maupun skala besar, usulan ini nantinya akan kami sampaikan melalui rapat paripurna DPRD tentang agenda reses,” kata Ida.
Pihaknya berharap usulan-usulan masyarakat yang bersifat urgen harus menjadi prioritas. Beberapa usulan warga yang disampaikan antara lain men yangkut pembangunan jalan usaha tani, pembangunan gorong-gorong di by pass yang perlu diperlebar, agar ketika musim hujan air tidak meluap dan menggenangi lahan sawah masyarakat.
Menurut Ida, hal lain yang mendapat perhatian adalah usulan pembangunan jalan di wilayah Selatan Sumbawa yang selama ini terisolir. Masyarakat menginginkan agar transportasi jalan di wilayah Batulanteh segera mendapat perhatian, mengingat kondisinya saat ini cukup parah, dimana tekstur tanah yang di wilayah itu sangat labil. Menanggapi usulan tersebut pihaknya sangat mendorong pemerintah untuk melakukan akselarasi pembangunan di wilayah Selatan. “ini harus segera segera terwujud, mengingat daerah ini sudah lama terisolir”. Ungkapnya.
Ditambahkan, masalah lain di bidang pertanian, masalah pupuk diupayakan proses penditribusiannya tepat waktu, juga bantuan modal, bantuan hand traktor, alsintan, termasuk pembangunan sumur dangkal dan sumur dalam mengatasi kekeringan di musim kemarau, termauk juga infrastruktur yang tidak tercover melalui musrenbang dapat diakomodir. “Banyak program yang tidak tercover karena kondisi keuangan daerah, sehingga diperlukan adanya skala prioritas dalam proses pembangunan yang dilaksanakan,” tandasnya. (KS/YD)
