Sumbawa,KABARSUMBAWA.COM—Kasus SPPD fiktif yang dulunya ditangani oleh Polda NTB dan dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB di Mataram, kini penanganannya dipercayakan ke Kejari Sumbawa Besar. Dalam berkas kasus yang diserahkan ke Kejari Sumbawa Besar tersebut dan secara resmi Kejari Sumbawa Besar menjadikan sebanyak 14 orang pejabat dan mantan pejabat di lingkup Pemda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sebagai tahanan kota sejak Selasa lalu.
Kajari Sumbawa, Sugeng Hariadi SH MH, mengakui bahwa penahanan 13 orang di antaranya ditahan di Taliwang, KSB, dan seorang lagi di Mataram. Kejari Sumbawa Besar menyematkan status tahanan kota kepada para pejabat yang di antaranya mantan Sekda, asisten dan kepala SKPD aktif.
Menurut Sugeng, kerugian Negara yang ditimbulkan dari kasus ini, sudah dikembalikan para tersangka dengan nilai rata-rata Rp 2 juta dan paling tinggi Rp 7 juta.
Peneliti kasus ini terang Sugeng, adalah jaksa dari Kejati, sedangkan Kejari Sumbawa Besar hanya bertugas sebagai administrator pembukuan register karena locus delictinya berada di wilayah hukum Kejari Sumbawa.
“Kami telah membentuk jaksa yang diketuai AA Gde Putra SH. Tim ini nantinya akan mendampingi jaksa Kejati saat kasusnya sudah disidangkan. Insya Allah perkaranya akan kami limpahkan ke Pengadilan Tipikor Mataram dalam minggu ini,” jelas Sugeng.
Dugaan korupsi dana APBD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2010 dan 2011 dalam bentuk perjalanan dinas fiktif ditangani penyidik Polda NTB sesuai laporan polisi No: LP/K/240/XII/2011/NTB/Dit Reskrimsus, tanggal 18 Desember 2011.
Awal September 2012, tim penyidik Disreskrimsus Polda NTB telah memeriksa sejumlah saksi yang dilaksanakan di Mapolres Sumbawa Barat. Hasil pemeriksaan itu menetapkan belasan pejabat yang tersebar di sejumlah SKPD lingkup Pemda KSB. (kkk)
