Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., membuka secara resmi kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2025. Acara tersebut berlangsung di Aula H. Madelaoe ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Rabu (19/8/2026).
Kegiatan ini turut dihadiri Sekda Kabupaten Sumbawa, Tim EPPD Provinsi NTB, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, para kepala OPD, serta jajaran terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Sumbawa menyampaikan bahwa kehadiran Tim EPPD merupakan momentum penting untuk menilai capaian kinerja pemerintahan, target pembangunan, kualitas pelayanan publik, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diharapkan menjadi masukan konstruktif untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.
“Melalui evaluasi ini, kita dapat melihat sejauh mana capaian pemerintah dan manfaat yang dirasakan masyarakat, sekaligus menjadi referensi untuk perbaikan ke depan,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, berorientasi hasil, serta berdampak nyata bagi masyarakat. Seluruh jajaran Pemkab Sumbawa pun didorong untuk terus berbenah dan memberikan pelayanan terbaik.
“Mari jadikan ‘berlari’ sebagai budaya kerja kita. Berlari untuk memperbaiki pelayanan, menyelesaikan persoalan masyarakat, meningkatkan kinerja perangkat daerah, memperkuat tata kelola, serta mewujudkan Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera,” tegas Bupati.
Sementara itu, Pengendali Teknis Irban I Inspektorat Provinsi NTB selaku perwakilan Tim EPPD, Anton Kurniawan, S.E., M.Ak., menjelaskan bahwa penyusunan LPPD merupakan kewajiban setiap pemerintah daerah. Evaluasi rutin dilakukan untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai ketentuan sekaligus mendorong peningkatan kinerja.
Anton juga mengapresiasi kehadiran langsung Bupati Sumbawa dalam proses evaluasi ini, yang dinilainya sebagai bentuk komitmen nyata pimpinan daerah.
Ia menambahkan, evaluasi LPPD Tahun 2025 menggunakan indikator dan sistem penilaian yang lebih terukur serta transparan. Dari 33 indikator yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat 9 indikator yang meningkat, 1 indikator menurun, dan 23 indikator relatif stabil.
Anton berharap hasil evaluasi ini dapat menjadi bahan pembenahan bagi Pemkab Sumbawa, seraya mengingatkan bahwa hasil akhir penilaian LPPD sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat. (KS)
