Kabarsumbawa.com – Perkembangan suatu daerah tidak seharusnya hanya dinilai dari kemegahan bangunan di pusat kota, panjangnya jalan yang diaspal, atau banyaknya proyek yang diresmikan. Pembangunan semestinya dievaluasi dari sejauh mana ia mampu memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat, khususnya mereka yang menyandarkan hidup pada sektor pertanian, kelautan, dan perikanan.
Kasus jembatan rusak di Desa Labuhan Bontong, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, menjadi potret krusial mengenai ketimpangan pemerataan infrastruktur. Jembatan yang menjadi urat nadi aktivitas para petambak garam dan nelayan ini belakangan disorot oleh Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kabupaten Sumbawa. Kerusakan ini bukan sekadar persoalan fisik, melainkan menyangkut keselamatan jiwa, kelancaran roda ekonomi, dan wujud nyata tanggung jawab negara kepada masyarakat pesisir.
Siapa yang Bertanggung Jawab Memperbaiki?
Pertanyaan mendasarnya: di pundak siapa perbaikan ini seharusnya diletakkan? Apakah di tangan Pemerintah Desa Labuhan Bontong atau Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui instansi terkait?

Mahasiswa Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang
Kejelasan wewenang mutlak diperlukan agar persoalan infrastruktur ini tidak terjebak dalam lingkaran pingpong tanggung jawab antarsektor. Pemerintah wajib mengklarifikasi status aset, batas kewenangan pengelolaan, hingga alokasi sumber dana perbaikan. Jika ini ranah desa, pemerintah desa harus bergegas mencari solusi sesuai kapasitas dan regulasi yang ada. Sebaliknya, jika membutuhkan intervensi kabupaten, lembaga daerah terkait harus segera turun tangan sesuai porsinya.
Jangan sampai pemerintah desa merasa telah bersurat, sementara pemerintah kabupaten jalan di tempat tanpa kepastian. Pada akhirnya, yang menanggung beban paling berat tetaplah masyarakat akibat lambannya koordinasi birokrasi.
Aspirasi Jangan Berhenti pada Keluhan
Di era keterbukaan informasi saat ini, masyarakat memiliki panggung yang luas untuk menyuarakan persoalan—baik lewat media sosial, pemberitaan, maupun aduan langsung. Kendati demikian, substansi terpenting bukanlah sekadar apakah suara rakyat sudah tersampaikan, melainkan bagaimana negara meresponsnya.
Apakah aspirasi sekadar mampir sebagai laporan administratif yang lalu mengendap di atas meja? Ataukah ia benar-benar diterjemahkan menjadi diskresi kebijakan, program pembangunan, dan ketukan anggaran?
Pemerintah tidak cukup hanya mendengar atau melempar janji bahwa masalah ini “sudah dalam perhatian.” Yang dibutuhkan adalah aksi terukur: pengecekan kondisi lapangan, pemetaan kewenangan, penyusunan kebutuhan teknis, hingga kejelasan jadwal rehabilitasi.
Jika perbaikan membebani APBD kabupaten, isu ini harus diperjuangkan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah. Publik berhak tahu tahapan penanganan, instansi penanggung jawab, hingga kendala apa saja yang sedang dihadapi.
Advokasi yang Berbuah Perubahan
Respons cepat dari KNTI Kabupaten Sumbawa merupakan wujud kontrol sosial yang esensial. Namun, kerja-kerja advokasi tidak boleh berhenti pada kritik dan riuhnya pemberitaan media. Dibutuhkan pengawasan sistematis yang mencakup pendataan kerusakan, validasi suara warga, perumusan rekomendasi, hingga audiensi intensif dengan eksekutif dan DPRD Kabupaten Sumbawa.
Pemerintah desa pun dituntut proaktif menjemput kebutuhan warganya, bukan sekadar menunggu bola salju keluhan membesar. Di sisi lain, pemerintah kabupaten harus transparan perihal regulasi kewenangan, skema perencanaan, hingga alokasi pembiayaan.
Melalui sinergi ini, suara akar rumput dapat bermetamorfosis menjadi kebijakan publik. Sebab, tolok ukur keberhasilan advokasi bukanlah seberapa viral sebuah masalah dibahas, melainkan seberapa nyata perubahan yang dirasakan oleh warga di lapangan.
Pembangunan yang Berpihak
Labuhan Bontong menyimpan potensi ekonomi raksasa di sektor pertanian, perikanan, dan produksi garam. Potensi itu hanya akan menjadi angka di atas kertas jika tidak ditopang infrastruktur yang memadai untuk melancarkan mobilitas warga.
Sudah saatnya Pemerintah Kabupaten Sumbawa menjadikan momentum ini sebagai evaluasi atas keadilan pembangunan, khususnya di wilayah-wilayah pesisir. Jangan sampai infrastruktur baru mendapat prioritas hanya karena viral di media sosial atau didesak oleh lembaga masyarakat.
Masyarakat tidak menuntut kemewahan berlebih. Mereka hanya mendambakan akses jalan yang aman dan layak guna menopang denyut kehidupan sehari-hari.
Pada akhirnya, pemerintah desa dan kabupaten harus transparan: siapa yang bertanggung jawab, bagaimana skema kebijakannya, dan kapan tindakan nyata itu dieksekusi.
Demokrasi bukan sekadar memberi ruang bagi rakyat untuk bersuara, tetapi juga menuntut negara untuk menjawabnya lewat kebijakan yang berpihak. Sekokoh apa pun jembatan yang runtuh, jangan biarkan kepercayaan rakyat kepada negara ikut runtuh bersamanya.
Oleh: Iqbal Putra Pratama
mahasiswa pascasarjana universitas brawijaya malang









