Oleh: Mavisatul Hasanah, Mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Muhammadiyah Mataram
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan akan membuka kembali penjurusan di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) mulai tahun ajaran 2027/2028. Kabar ini disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, di Jakarta pada Kamis, 5 November 2026. Tiga kelompok yang akan dihidupkan kembali sudah sangat akrab di telinga masyarakat, yakni Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bahasa. Menurut Menteri, langkah ini ditujukan untuk memperkuat pengetahuan dasar murid agar lebih siap menempuh pendidikan tinggi sesuai bidang keilmuan yang diminati.
Rencana tersebut menandai perubahan arah dari Kurikulum Merdeka, yang selama ini menghapus penjurusan di SMA dan menggantinya dengan pemilihan mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasi murid. Gagasan ini sebenarnya bukan kejutan. Pada April 2025, Menteri sudah menyampaikan bahwa penjurusan akan dihidupkan lagi karena Tes Kemampuan Akademik (TKA) berbasis mata pelajaran. Artinya, kebijakan ini lahir dari kaitan erat antara cara murid belajar di SMA dan cara kemampuan akademik mereka diukur pada tahap berikutnya. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah jurusan akan kembali, melainkan bagaimana ia dikembalikan.
Harus diakui, argumen pendukung kebijakan ini cukup kuat. Selama beberapa tahun terakhir, kebebasan memilih mata pelajaran memang memberi ruang bagi murid yang ingin memadukan bidang secara kreatif. Namun di lapangan, kebebasan itu tidak selalu berjalan ideal. Tidak sedikit murid yang memilih mata pelajaran semata karena ikut-ikutan teman, mengikuti jadwal yang paling mudah diatur sekolah, atau menghindari pelajaran yang dianggap sulit. Akibatnya, ketika tiba waktunya mendaftar ke program studi yang menuntut fondasi tertentu, seperti kedokteran, teknik, atau ekonomi, sebagian dari mereka mendapati bekal dasarnya belum cukup. Penjurusan menawarkan jalur belajar yang lebih terstruktur dan lebih mudah dipetakan, baik oleh murid, guru, maupun perguruan tinggi.
Meski demikian, sejumlah kalangan mengingatkan agar kebijakan ini tidak dijalankan secara tergesa-gesa. Akademisi dari Universitas Negeri Semarang, Edi Subkhan, misalnya, menilai pengembalian jurusan sebagai kemunduran karena dianggap belum didasari kajian mendalam atas persoalan pendidikan saat ini. Ia menekankan pentingnya fleksibilitas dan keragaman murid. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) pun mengusulkan agar penjurusan tidak berhenti pada tiga kelompok lama, tetapi lebih adaptif dan multidisiplin sesuai kebutuhan dunia kerja. Kritik ini patut didengar, sebab dunia yang akan dihadapi lulusan SMA hari ini jauh lebih cair dibandingkan dunia ketika sistem penjurusan lama dirancang.
Sejarah penjurusan di Indonesia juga mengajarkan satu pelajaran penting: masalahnya sering terletak pada cara masyarakat memaknainya, bukan pada pembagiannya itu sendiri. Selama puluhan tahun, IPA dipandang sebagai kelas unggulan, IPS dianggap pilihan kedua, dan Bahasa kerap dipandang sebelah mata. Stigma semacam ini membuat murid memilih jurusan bukan karena minat, melainkan karena gengsi atau tekanan orang tua. Jika pemerintah hanya menghidupkan kembali struktur lamanya tanpa membenahi cara pandang tersebut, stigma yang sama hampir pasti kembali. Padahal, bangsa ini membutuhkan ilmuwan alam, ahli ilmu sosial, dan pakar bahasa dengan porsi penghargaan yang setara.
Persoalan berikutnya adalah kesiapan sekolah. Penjurusan menuntut ketersediaan guru mata pelajaran yang sesuai, laboratorium, ruang kelas, serta pengaturan jadwal yang lebih kompleks. Kesenjangan antardaerah masih nyata. Sekolah-sekolah di kota besar mungkin dapat menyesuaikan diri dengan cepat, tetapi sekolah di daerah kepulauan, perdesaan, atau wilayah dengan keterbatasan guru, seperti di banyak kabupaten di Nusa Tenggara Barat, akan menghadapi tantangan jauh lebih berat. Jika kesiapan ini diabaikan, penjurusan justru dapat memperlebar jarak kualitas antara sekolah yang kuat dan sekolah yang tertinggal. Pembagian jurusan tidak boleh berubah menjadi sekadar pembagian jam pelajaran tanpa dukungan yang memadai.
Dari sisi perkembangan murid, usia SMA adalah masa ketika minat dan kemampuan masih terus berubah. Memaksa seorang remaja memilih satu jalur pada awal masa SMA berisiko menghasilkan pilihan yang kurang tepat. Karena itu, kabar bahwa Kemendikdasmen tengah mengkaji kemungkinan murid berpindah jurusan di tengah jalan patut disambut baik. Mekanisme pindah jurusan, layanan bimbingan dan konseling yang kuat, serta pelibatan orang tua dalam diskusi yang sehat adalah syarat agar penjurusan benar-benar membantu, bukan membebani. Peran guru bimbingan konseling, yang selama ini sering terpinggirkan, harus diperkuat secara serius, mulai dari jumlah tenaga hingga instrumen pemetaan minat dan bakat yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hal lain yang tidak kalah penting adalah menjaga keluasan wawasan. Tantangan zaman, mulai dari perubahan iklim, kecerdasan buatan, hingga persoalan kesehatan publik, tidak pernah mengenal sekat IPA, IPS, atau Bahasa. Murid IPA perlu memahami dimensi sosial dan etika dari teknologi, sementara murid IPS dan Bahasa perlu memiliki literasi sains dan numerasi yang memadai. Pemerintah sendiri telah menyebut bahwa penjurusan ke depan dapat dimodifikasi mengikuti dinamika ilmu pengetahuan dan kebutuhan pendidikan tinggi. Ruang modifikasi inilah yang seharusnya dimanfaatkan untuk merancang jurusan yang tetap memuat mata pelajaran lintas bidang, sehingga pendalaman tidak berubah menjadi penyempitan.
Jika dirangkum, kebijakan ini sebaiknya tidak dipandang sebagai pertarungan antara dua kubu, antara yang ingin kembali ke masa lalu dan yang ingin mempertahankan kebebasan memilih. Kedua sistem memiliki kelebihan dan kekurangan. Penjurusan unggul dalam memberi fondasi yang terarah, sedangkan pemilihan bebas unggul dalam menghargai keragaman minat. Kebijakan yang bijak adalah yang mampu memadukan keduanya: ada struktur yang jelas, tetapi tetap tersedia kelenturan bagi murid untuk menyesuaikan pilihan.
Waktu menuju tahun ajaran 2027/2028 relatif singkat. Pemerintah perlu segera menerbitkan aturan teknis yang jelas, melakukan sosialisasi kepada sekolah, orang tua, dan murid, menyiapkan guru, serta memastikan pemerataan fasilitas. Pelibatan organisasi guru, akademisi, dan pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan akan membuat penerimaannya lebih luas. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan pada nama jurusan yang dibuka kembali, melainkan pada apakah setiap murid dapat menemukan jalur belajar yang sesuai dengan potensinya dan keluar dari SMA dengan bekal yang kokoh untuk masa depannya.









