Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com – Dalam paripurna penyampaian pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2020, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyampaikan beberapa catatan terhadap pelaksanaan APBD tahun 2019 dan Ranperda tahun anggaran 2020.
Terhadap pelaksanaan APBD 2019, Sejumlah point yang menjadi catatan, antara lain mengenai program KRABAT yang diklaim pemerintah telah menyentuh 7000 masyarakat miskin, belum mampu menjawab keresahan dan ketidakmampuan petani menutupi biaya produksi jika dibandingkan harga jual hasil panen. Kemudian,
belum tersedianya anggaran yang bersumber dari APBD dalam rangka mengantisifasi dampak kekeringan yang terjadi di 24 kecamatan. Satgas karhutla hendaknya ditopang dengan operasional yang jelas karena mereka berjuang untuk pembangunan kemanusian.
Selain itu, Fraksi PAN juga menyoroti minimnya perhatian pemerintah terhadap wilayah bagian selatan. Wilayah selatan masih berjuang membangun daerahnya dengan minimnya pembangunan, baik sektor ekonomi, pemberdayaan masyarakat hingga ancaman kerusakan hutan akibat lemahnya pengawasan.
Adapun catatan terhadap Raperda APBD Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2020, Fraksi PAN melalui Juru Bicara Achmad Fahri mempertanyakan kepada Bupati Sumbawa terkait skema pembiayaan dari sejumlah proyek fisik pemerintah. Seperti RSUD Sumbawa, pembangunan Pasar Seketeng, Pasar Utan, pembangunan Bendungan Beringin Sila.
“Fraksi PAN mempertanyakan kepada bupati Sumbawa terkait skema pembiayaan dari beberapa proyek tersebut, baik dari alokasi APBN maupun APBD provinsi, mengingat anggaran untuk kelanjutan program tersebut sangatlah besar jika dibebankan pada APBD kabupaten Sumbawa,”Demikian disampaikan Juru Bicara Fraksi PAN Achmad Fakhri.
Fraksi PAN mengkhawatirkan dengan menumpuknya APBD pada sektor fisik akan menghambat program program yang pro rakyat seperti berkembangnya UKM, minimnya pembukaan lapangan kerja baru, daya beli masyarakat yang semakin menurun, semakin meningkatnya biaya kesehatan akibat minimnya masyarakat yang di-cover melalui BPJS kesehatan gratis, serta terabaikan pembangunan infrastruktur lain seperti jaringan irigasi pertanian, semakin tingginya biaya pendidikan, menurunnya sumber daya manusia.
Hal lain yang tak kala penting terjadinya degradasi moral akibat derasnya arus globalisasi serta ancaman narkoba yang semakin nyata. pemerintah kabupaten Sumbawa hendaknya tidak melupakan hak-hak dasar masyarakat.
“Kami mengajak Pemkab Sumbawa untuk memformulasikan ulang anggaran-anggaran untuk program peningkatan kualitas infrastruktur tanpa mengabaikan lima skala prioritas lainnya seperti penurunan angka kemiskinan, peningkatan realisasi investasi dan nilai tambah produk unggulan daerah, peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengembangan sistem inovasi daerah serta pembinaan kerukunan umat beragama,”ujar Fahri.
Sarana infrastruktur lain yang juga patut mendapat perhatian adalah sarana air bersih. Sebagaimana diketahui, air adalah sumber kehidupan dan menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat. Tidak hanya di kecamatan Sumbawa tetapi meliputi 23 kecamatan lainnya akibat kemarau panjang, ketersediaan air bersih menjadi salah satu persoalan. Perlu langkah nyata dari pemkab Sumbawa terutama memberikan support anggaran yang nyata bagi daerah yang mengalami kekeringan dan kekurangan air bersih. Di sisi lain akibat kemarau panjang yang terjadi di kabupaten Sumbawa, pemerintah juga perlu menjamin stok pangan. karena tidak menutup kemungkinan musim tanam tahun ini akan sedikit terlambat dari jadwal tahun sebelumnya yang menyebabkan stok pangan kian menipis. karena dengan kondisi seperti saat ini, tidak satupun kecamatan yang ada di kabupaten Sumbawa bisa menjadi penyangga bagi ketersediaan pangan.
Sementara terkait keberadaan 19 dokter internship di kabupaten Sumbawa, pemkab diharapkan dapat mengalokasikan anggaran sebagai bentuk penghargaan dari profesi yang mereka emban selama di kabupaten Sumbawa. Dimana pada APBD tahun 2018 insentive bagi dokter internship pernah ada sehingga perlu dianggarkan kembali hingga masa tugas februari 2020. Pemberian insentive ini, semata-mata untuk memberikan citra positive kabupaten Sumbawa bagi daerah luar.
Terhadap sektor pertanian, Fraksi PAN berharap ada keberpihakan pemerintah kepada petani tidak hanya soal harga pasca panen. Tetapi juga kualitas bibit yang disalurkan kepada petani menjadi fokus perhatian. Untuk meningkatkan hasil pertanian baik padi dan jagung diperlukan kualitas bibit yang baik serta ketersediaan obat-obatan dan pupuk yang terjangkau.
Sementara, terkait pendapatan asli daerah. OPD yang mengelola PAD dituntut untuk cerdas dan kreatif dalam menghasilkan dan mengelola sumber-sumber pendapatan. Pemerintah kabupaten sumbawa diharapkan tidak sekedar membelanjakan dan menghabiskan anggaran. Sumber-sumber pendapatan alternatif perlu digali secara kreatif dan inovatif dengan mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada secara efektif dan efisien.
Selanjutnya yang patut menjadi perhatian, yaitu salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka pengangguran dengan memanfaatkan csr (corporate social responsibility ) yang lebih terintegrasi. upaya lain yang dapat diupayakan adalah pengendalian atas kebocoran pendapatan. (KS/aly)
