Sumbawa Barat, Kabar Sumbawa.com – Pemkab Sumbawa Barat, menagih Pemerintah Pusat untuk mempercepat transfer dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa.
Hal tersebut, disampaikan Bupati Sumbawa Barat, Dr.Ir.H.W. Musyafirin, M.M usai bertemu Anggota DPR RI dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2 hari lalu.
‘’Dua hari kemarin kami bertemu anggota DPR RI, sudah dua kali bahkan, termasuk bertemu BNPB meminta dana gempa cepat dicairkan, agar perbaikan dan rekonstruksi rumah warga cepat diselesaikan, kita menargetkan sebelum puasa selesai,” kata Bupati dalam Rapat Koordinas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) KSB di Lobi Gedung Graha Fitrah, Rabu pagi (20/03)
Dijelaskan Bupati, dari hasil pertemuan tersebut, Pemerintah Pusat memastikan dana rehab-rekon ada. Tetapi terkendala mekanisme pencairan yang ketat untuk menjaga akuntabilitas. Diusahakan dana rehab-rekon untuk SK tahap 3 sampai SK tahap 9 akan segera ditransfer. Sementara kekurangan dana untuk tahap satu dan dua sekitar Rp. 159 miliar, spesial untuk KSB dibanding di Pulau Lombok dan Sumbawa dalam seminggu kedepan, BNPB akan mentransfer dananya. Karenanya, Camat, Kepala Desa, Lurah harus mencari terobosan. Duduk bersama, koordinasi dan komunikasi dengan tokoh masyarakat, Agen PDPGR, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan ASN Pendamping mencari formula percepatan rehab-rekon rumah warga.
‘’Bangun kebersamaan dengan penyedia bahan bangunan agar mudah mendapatkan material, yang terpenting saat ini adalah kesepakatan bersama sambil menunggu transfer pusat, yang rusak berat sisanya kurang dari 200 rumah,” jelas Bupati.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin, S.T. meminta Camat, Lurah dan Kades bersama tim Pokmas Plus agar mau bekerja bergotong royong bersama masyarakat mempercepat rehab-rekon. Sebab, semuanya tergantung kemauan. Kemudian setiap malam Jum’at hadir di Forum Yasinan untuk mengevaluasi kinerja di peliuknya masing-masing. Selain evaluasi program rehab-rekon, juga secara bersamaan mengevaluasi program STBM, pendataan warga miskin, kampanye bahaya pertambangan tanpa izin dan penggunaan mercury, karena kesemuanya harus tuntas berbarengan.
Kemudian Dandim 1628/Sumbawa Barat mengatakan, di KSB sudah ada pasukan Yon Zipur untuk membantu rehab-rekon. Jangan sampai personel yang didatangkan nganggur.
“Semua harus bersinergi, terlibat dalam penanganan, bergotong royong setiap hari. Jangan menunggu dievaluasi kemudian bekerja” jelas Dandim.(KS/yud)
