kabarsumbawa.com – Pemerisaan dan pemanggilan sejumlah pejabat mulai dari Gubernur NTB, Wagub, hingga Bupati Sumbawa dan Sumbawa Barat, oleh KPK terkait penjualan saham PT. DMB, mendapat perhatian dari berbagi pihak. Termasuk dari DPRD Kabupaten Sumbawa siap memberikan klarifikasi kepada KPK jika diperlukan.
Kamaluddin, ST., wakil Ketua III DPRD Sumbawa, mengatakan bahwa pihak dewan tidak takut serta siap memberikan klarifikasi kepada KPK. Namun lanjutnya, hingga saat ini belum ada surat pemanggilan dari KPK.
“kami siap jika dipanggil KPK, hukumnya wajib, untuk apa kami takut. Tidak ada uang yang kami makan. Tapi sekarang belum ada surat panggilannya”, tegasnya kepada media, Senin (09/07/2018) di ruangan kerjanya kemarin.
Menurutnya, pemanggilan oleh KPK merupakan suatu hal yang wajar. Terlebih jika ada idikasi pelanggaran hokum yang terjadi. Meski demikian ia yakin semua orang yang dipanggil oleh KPK itu bersalah.
“kalau dipanggil ya harus datang. Tapi belum tentu yang dipanggil itu bersalah atau melanggar hokum”, ujarnya. (KS/aly).
