Sumbawa Besar, Kabar Sumbawa – Sidang Paripurna Pemandangan Umum Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa, Tentang Penjelasan Bupati Sumbawa Terhadap Rancangan Peraturan DaerahKabupaten Sumbawa, Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, tidak dihadiri top eksekutif. Sehingga beberapa anggota dewan mempertanyakan hal tersebut.
Bupati Sumbawa melalui Asisten I, Dr. Muchammad Ikhsan menyampaikan permohonan maaf atas ketidak hadirannya dan ketidak hadiran Wakil Bupati serta sekda Sumbawa, dalam sidang tersebut. “Bupati sudah kembali, karena belum sehat betul, beliau menugaskan saya untuk mewakili. Saya dipanggil khusus, agar ketidakhadiran beliau, agar disampaikan ke seluruh anggota dewan yang terhormat. Beliau menyampaikan permohonan maaf atas kehadiran beliau,” katanya dalam menjawab pertanyaan beberapa anggota dewan tentang ketidakhadiran pimpinan eksekutif, di ruang sidang utama DPRD Sumbawa, Kamis (07/09).
Wakil bupati, imbuhnya, musti menghadiri undangan ke luar kota. Dan kegiatannya disambung dengan sesi wawancara dengan stasiun telivisi dan radio, Rabu (06/09) malam. Sedangkan wakil bupati musti menghadiri acara seminar di Surabaya, dan baru akan kembali ke Sumbawa Kamis (07/09).
“Wakil Bupati, ada undangan ke mataram yang harus disambung dengan wawancara. Dan sejak hari Selasa, sekda mewakili bupati, menghadiri acara seminar di Surabaya. Sampai hari ini baru kembali,” ungkapnya.
Sebelumnya ditempat yang sama, beberapa anggota DPRD Sumbawa mempertanyakan ketidak hadiran top eksekutif, dalam paripurna tersebut. “Apakah pandangan fraksi tidak penting sehingga bupati dan sekda tidak menghadiri forum ini,” kata Berlian Rayes, S.Ag., Sekretaris Fraksi Golkar.
Anggota Fraksi Bintang Keadilan, Salamuddin Maula mengkritisi sedikitnya kepala dinas yang menghadiri paripurna tersebut. Sedangkan kehadiran kepala dinas sangat penting karena penyampaian pandangan fraksi berkaitan erat dengan kinerja OPD.
A.Rahman Atta, S.Ag. MM., anggota Fraksi PAN mengajak eksekutif untuk membangun komunikasi yang baik dengan legislatif. Sebab, sejauh ini telah terbangun kesepakatan untuk mendukung pemerintah.
“Ada fenomena yang belum begitu baik suasana kita disumbawa in. Dimana kemarin kita berkomunikasi via telepon saja dengan kabid dan kadis, kita diabaikan. Seharusnya ketika ada hal seperti ini, mari kita saling mendekatkan diri. Kita ini sudah sepakat untuk mendukung pemerintah. Tapi kalau eksekutor seperti ini perangainya bagaimana ini bisa baik,” katanya.
Rusli Manawari, Sekretaris Fraksi PPP, menegaskan pentingnya kehadiran top eksekutif dalam sidang paripurna, karena merupakan bentuk penghargaan terhadap legislatif. “Tidak pernah ada situasi paripurna seperti ini, tidak dihadiri top eksekutif. Ini pandangan frasksi, masukan fraksi. Kalau tidak dihargai jangan dijadualkan pandangan fraksi ini,” ujarnya. (ks/adm)
Pada prinsipx eksekutif pasti ingin hadir di acara penting seperti ini, kecuali mengalami keadaan yang sangat mendesak dan tidak bisa dihindari, jadi harus saling memaklumi.