Sumbawa Besar, Kabar Sumbawa – 200 orang warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Sumbawa mendapatkan remisi pemotongan masa tahanan. Remisi tersebut diserahkan oleh Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah pada saat memimpin Upacara Pembagian Remisi dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke 72 Republik Indonesia di halaman Lapas kelas II A Sumbawa, Kamis (17/8/2017).
Pemberian remisi tersebut merupakan kewajiban negara dalam memenuhi hak-hak narapidana yang diatur dalam Undang-Undang. Salah satunya UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasonna H. Laoly dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah menyampaikan, kemerdekaan yang kita nikmati dan rasakan ini adalah hasil kerja keras dan jerih payah para pendahulu kita. Beliau – beliau adalah para pejuang, pahlawan yang rela berkorban jiwa dan raga, membela serta memperjuangkan tanah air tercinta yaitu Indonesia. Sehingga sudah sepantasnya sebagai generasi penerus perjuangan harus mampu bersyukur dan mengisi dengan kinerja dan karya nyata bagi bangsa Indonesia tercinta.
Marilah kita maknai momentum peringatan kemerdekaan RI ini dengan sungguh – sungguh dan penuh penghayatan. Tanamkan empati dan posisikan diri kita seakan – akan ikut memperjuangkan kemerdekaan dengan peperangan. Dimasa lampau, pengorbanan darah, harta, dan nyawa menjadi taruhan bagi sebuah kebebasan dan masa depan bangsa yaitu Indonesia. Dan semua itu dilakukan dengan tulus, ikhlas, dan sukarela oleh para pendahulu, pejuang kemerdekaan RI. Rasanya malu, jika hanya menjadi penonton dan tidak mengambil peran dalam membangun negeri ini. Saya tidak mau jajaran kementerian Hukum dan HAM menjadi masyarakat yang apatis dan skeptis terhadap pembangunan ini.
Tema besar kemerdekaan RI adalah “Indonesia Kerja Bersama” dan ini sangatlah tepat jika dikaitkan dengan kondisi bangsa saat ini. Pada kesempatan ini, marilah bersama – sama bergandeng tangan, bahu membahu membangun Indonesia, khususnya dibidang hukum dan HAM yang menjadi tanggung jawab dan amanah sebagai ASN Kementerian Hukum dan HAM. (KS/adm)
