Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 (bagian III)

KERJASAMA KABAR SUMBAWA DENGAN BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN SUMBAWA BARAT

URUSAN PILIHAN

Kelautan dan Perikanan

Pada tahun 2016, urusan kelautan dan perikanan terselenggara dengan 9 program dan 17 kegiatan.Pencapaian  program dan Kegiatan pada urusan Kelautan Perikanan dan Peternakan Untuk mewujudkan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama tahun 2016. Dalam pelaksanaan program/kegiatan tersebut diperoleh capaian 100% realisasi fisik.Adapun indikator penyelenggaraan urusan berdasarkan indikator kinerja kunci adalah:

Alokasi Anggaran untuk penyelenggara Urusan kelautan Perikanan dan Peternakan pada tahun 2016 mencapai Rp. 14.729.477.675,00,- dengan realiasi anggaran sebesar Rp. 12.273.159.745.5,,- atau 83.32.

Pertanian

Pada tahun 2016, urusan pertanian terselenggara dengan 14 program dan 32 kegiatan. Persentase pencapaian program dan kegiatan pada urusan pertanian  tahun 2016 sebesar 99,27%. Adapun indikator penyelenggaraan urusan berdasarkan indikator kinerja kunci adalah:

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan tersebut sebesar Rp.32.564.304.181,00,- dengan realisasi sebesar Rp.30.847.005.502,00- atau mencapai 94.73% .

Kehutanan

Padatahun 2016, urusankehutananterselenggaramelalui 2 program dengan 8 kegiatan. Persentase pencapaian program dan kegiatan pada urusan kehutanan  tahun 2016 sebesar 100%. Adapun indikator penyelenggaraan urusan berdasarkan indikator kinerja kunci adalah:

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan tersebut sebesar Rp.3.179.808.300.00,- dengan realisasi sebesar Rp.2.541.086.182,00- atau mencapai 79.91 %.

Energi dan SDM

Pada tahun 2016, urusan energi dan sumber daya mineral terselenggara dengan 10 (sepuluh) program dan 19 kegiatan.Persentase pencapaian program dan kegiatan pada urusan Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2016 sebesar 97,22%. Adapun indikator penyelenggaraan urusan berdasarkan indikator kinerja kunci adalah:

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan tersebut sebesar Rp. 5.693.754.484,00-dengan realisasi sebesar Rp.5.091.051.737,00- atau mencapai 89,41%.

Pariwisata

Pada tahun 2016, urusan pariwisata terselenggara dengan 10 program dan 20 (Dua puluh) kegiatan.Persentase pencapaian program dan kegiatan pada urusan pariwisata tahun 2016 sebesar 100%. Adapun indikator penyelenggaraan urusan berdasarkan indikator kinerja kunci adalah:

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan tersebut sebesar Rp. 5.845.548.914,00-dengan realisasi sebesar Rp.5.419.741.373,00- atau mencapai 92.72%.

Industri

Pada tahun 2016, urusan industri terselenggara dengan 7 (tujuh) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan.Persentase pencapaian program dan kegiatanpada urusan industri  tahun 2016 sebesar  100 %.  Adapun indikator penyelenggaraan urusan berdasarkan indikator kinerja kunci adalah:

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan tersebutsebesar Rp.9.946.026.558,00-dengan realisasi sebesar Rp.9.188.878.447,00 atau mencapai  92,39%.

Perdagangan

Pada tahun 2016, urusan perdagangan terselenggara dengan 2 (Dua) program dan 2 (dua) kegiatan.Persentase pencapaian program dan kegiatan pada urusan perdagangan  tahun 2016 sebesar 100%. Adapun indikator penyelenggaraan urusan berdasarkan indikator kinerja kunci adalah:

Alokasi angaaran sebesar Rp. 2.483.491.868,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.446.224.744,00 atau 98.50%.

Transmigrasi

Pada tahun 2016, urusan ketransmigrasian terselenggara dengan 3  (tiga) program dan 3 (tiga) kegiatan. Persentase pencapaian program dan kegiatan pada urusan  ketransmigrasian tahun 2016 sebesar 100%. Adapun indikator penyelenggaraan urusan berdasarkan indikator kinerja kunci adalah:

Alokasi angaaran sebesar Rp. 262.550.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 121.940.000,00 atau 46.44 %.

IV.TUGAS PEMBANTUAN

1. Dasar Hukum

DasarHukum Tugas Pembantuanadalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. PeraturanPemerintahNomor 52 Tahun 2001 tentang Tugas Pembantuan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. PeraturanPemerintahRepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentangDekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

1. Tujuan dan Sasaran

Adapun tujuan dan sasaran dari Pelaporan Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan Koordinasi Penyelenggaraan Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan di Daerah khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Mengefektifkan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan dalam mengawal pelaksanaan kegiatan Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan.
3. Mengoptimalkan Pengadministrasian, Pelaporan, Koordinasi,Monitoring, Evaluasi dan Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan di Kabupaten Sumbawa Barat.
4. Mengendalikan dilakukan dan menjamin pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
5. Mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan dengan mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau yang akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
   1. InstansiPemberi Tugas Pembantuan

Pada tahun 2016, terdapat 5 (kementerian) Kementerianpemberi tugas pembantuankepadaPemerintahKabupatenSumbawa Barat. Kementeriantersebutadalahsebagaiberikut :

1. Kementerian Pertanian;
2. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3. Kementerian Dalam Negeri; dan
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan.
   1. Program dan Kegiatan

Program tugas pembantuan yang diselenggarakanpadatahun 2016 sebanyak 7 programdan 15 kegiatan.Program-program tersebutadalahsebagaiberikut.

Program danKegiatanTugasPembantuanTahun 2016

            Sumber : BAPPEDA KSB Tahun 2016

Sumber Jumlah Anggaran

Kabupaten Sumbawa Barat untuk Tahun Anggaran 2016 memperoleh Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 25.486.889.000,-  yang dialokasikan pada 6  (enam)  SKPD  sebagai berikut.

Sumber dan Jumlah Anggaran pada Tugas Pembantuan

di Kabupaten Sumbawa Barat pada Tahun 2016

Sumber : BAPPEDA KSB 2016

1. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana program dan kegiatan tugas pembantuan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. PENUTUP.

Demikian Informasi Laporan Penyelenggaraan emerintahan Daerah ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat  sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyusunan LPPD disampaikan kepada Pemerintah, LKPJ disampaikan Kepada DPRD dan ILPPD disampaikan kepada masyarakat. Semoga laporan ini dapat menjasi bahan evaluasi masyarakat terhadap kinerja Pemerinntah Daerah.