SUMBAWA BESAR, KABAR SUNBAWA – Dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan bendungan, embung dan irigasi yang berada di wilayah Kabupaten Sumbawa, serta dugaan suap yang dilakukan oleh kontraktor Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara 1 dalam meloloskan tender proyek pambangunan dan pemeliharaan bendugan, embung, dan jaringan irigasi di Kabupaten Sumbawa.
Terkait dugaan tersebut koalisi pemuda sumbawa (KIPAS) melakukan aksi yang di namai aksi kipas jilid III dan mendatangi kantor bupati Kabupaten Sumbawa serta kantor Kejaksaan Negeri Sumbawa untuk menyampaikan tuntutan terkait dugaan tersebut. 17/04/17.
Adapun tuntutannya yaitu, mendesak aparat penegak hukum untuk segera menyelidiki dan memproses kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan bendungan/embung/saluran isrigasi, Mendesak aparat penegak hukum untuk segera menyelidiki dugaan pemberian uang suap yang dilakukan oknum ontraktor kepada BWS NT 1 dalam meloloskan perusahaan tertentu dalam memenangkan tender proyek tersebut, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut harta kekayaan kepala BWS NT 1, mendesak aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti semua pengaduan masyarakat terkait kasus tersebut, mendesak kepala pemrintahan kabupaten sumbawa dan pemerinta provinsi agar melakukan investigasi terhadap pengerjaan yang di kakukan oleh BWS NT 1, mendesak DPRD kabupaten Sumbawa dan DPRD provinsi untuk membentuk Panitia Khusus (PANSUS) terhadap BWS NT 1, menolat pengerjaan proyek-proyek pembangunan dan pemeliharaan Bendungan dan embung setra jaringan irigasi oleh BWS NT 1 tahun anggaran 2017 karena terindikasi penyetingan pemenang tender proyek kepada kontraktor bermasalah.
M Roni P, selaku koordinator lapangan aksi Kipas Jilid III menyatakan akan membaikot semua proyek yang dikerjakan oleh BWS NT 1 dan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) agar turun ke NTB untuk mengusut kasus tersebut
“Jika tuntutan kami tidak dilaksanakan, maka kami akan membaikot semua proyek yang dikerjakan oleh BWS NT 1, kami juga mendesak KPK agar turun ke NTB untuk mengusus kasus ini”, tegasnya. (KS/aly).
