Orang Tua Korban Pelecehan Seksual Demo Polres dan Diknas

Sumbawa—Orang tua siswa SDN 1 Langam, Kecamatan Lopok, yang menjadi korban pelecehan seksual, melakukan aksi unjuk rasa bersama Front Pembela Rakyat (FKR), Kamis (04/06/2015). Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan setelah semua upaya ditempuh pihak orang tua yang belum juga mendapatkan keadilan atas derita yang dialami anaknya. Kejadian pilu yang menimpa anak dari pasangan Ernawati dan Sofyan tersebut, terjadi pada dua tahun lalu. Kerugian yang dialami korban dan orang tuanya tidak terhitung lagi, karena menyangkut psikis korban maupun biaya lain yang dikeluarkan orang tua untuk mendapatkan keadilan. Puncaknya, orang tua yang diadvokasi FKR mengunjuk rasa Polres Sumbawa dan Dinas Pendidikan Nasional. Upaya tersebut dilakukan agar para pihak memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini. Di depan Mapolres Sumbawa, orator, Cempe Sastrawan, mengatakan bahwa pihak kepolisian kurang serius menangani perkara ini. Sehingga terkesan di mata masyarakat khususnya pihak keluarga bahwa aparat kepolisian lemah dalam menangani kasus pelecehan seksual yang dilakukan delapan orang siswa SDN 1 Langam tersebut. Tidak hanya berorasi, mereka juga meninggalkan coretan di jalan raya yang berisi sindiran kepada aparat kepolisian dan desakan agar Kepala Dinas Diknas dipecat karena tidak mampu menyelesaikan masalah ini. Usai berorasi di depan Mapolres Sumbawa, massa kemudian menuju Kantor Dinas Diknas untuk menyampaikan aspirasinya. Hanya saja aspirasi yang disampaikan tidak diterima langsung oleh Kepala Dinas Diknas, Sudirman Malik, yang di saat yang sama sedang mengikuti kegiatan pemerintahan di Wisma Daerah. Massa aksi diterima oleh Sekretaris Dinas Diknas, Abu Bakar, namun massa aksi ternyata tidak puas dengan ketidakhadiran Kepala Dinas Diknas. Di hadapan massa aksi, Abu Bakar menjelaskan bahwa pihaknya telah menangani persoalan tersebut. Buktinya, guru kelas yang dianggap lalai terhadap persoalan yang memilukan tersebut telah digeser atau dimutasi ke sekolah lain. “Kami sudah menggeser guru kelasnya ke sekolah lain,” kata Abu Bakar. Hanya saja jawaban tersebut tidak membuat orang tua korban pelecehan seksual merasa puas. Sebab guru yang dimaksud masih ditugaskan di wilayah Kecamatan Lopok. Begitu pula dengan jawaban Sekdis Diknas yang menyatakan bahwa proses belajar mengajar tetap berlangsung. Padahal siswa korban pelecehan tidak berani masuk sekolah, lantaran masih trauma dengan apa yang telah dialaminya. Situasi di Dinas Diknas Sumbawa cukup tegang, massa aksi sempat bersikeras untuk mendobrak masuk ke dalam gedung dan mencari Kadis Diknas. Bahkan massa aksi ‘menyeret’ Sekdis Diknas, Abu Bakar, memberikan penjelasan di halaman depan Dinas Diknas yang saat itu di bawah panasnya teriknya matahari. Namun aparat kepolisian yang melakukan penjagaan mengedepankan upaya persuasive kepada massa, akhirnya mereka memahami situasi tersebut. Dalam tuntutannya, keluarga korban yang diwakili FKR meminta supaya Dinas Diknas segera melaksanakan apa yang menjadi rekomendasi DPRD Sumbawa mengenai kasus ini. Segera melakukan pemeriksaan khusus. Penuhi hak pemulihan psikologis dan hak pendidikan korban. Pembinaan dan keluarkan para pelaku dari sekolah. Proses hukum guru-guru yang melakukan pembiaran. Pecat Kadis Diknas, Kabid Dikdas Diknas, KUPT Diknas Kecamatan Lopok dan Kepala Sekolah setempat. Ibu korban, Ermawati, mengungkapkan bahwa putrinya diancam memakai benda tajam ketika para pelaku hendak melakukan perbuatannya, dan itu dilakukan di dalam jam pelajaran di dalam kelasnya. “Kejadian itu juga dipergoki oleh gurunya. Tapi tidak ada upaya dari guru maupun KUPT Diknas di Lopok untuk mendatangi kami. Tuntutan kami agar semua pelaku dan guru-gurunya di keluarkan dari sekolah itu supaya psikologis anak saya bisa kembali. Anak saya masih trauma berat dan tidak mau keluar, bahkan kalau tidur dia menangis. Terbukti hasil visum. Jangkan merangkul kami korban mendatangi kami tidak pernah,” papar ibu korban. Ayah korban, Sofyan, menegaskan dalam menyelesaikan persoalan ini instansi terkait lemah. Bahkan Sofyan menilai tidak ada respon dari instansi terkait sehingga orang tua bersama masyarakat setempat bergerak menyuarakan aspirasinya. “Makanya kami bergerak semua, kami sudah menyurat bahkan Presiden tapi apa yang kami terima nol besar. Hukum di negara ini lemah, tidak memihak kepada kami sebagai korban yang merasa sakit sebagai orang tua,” ujar Sofyan dengan mata berkaca-kaca.(KN)